Pemkab Belum Lunasi Iuran Jamkesda Rp 5,8 M

Bagikan Bagikan
Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Mimika Susan Gaspersz.

SAPA (TIMIKA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan Cabang Jayapura, wilayah Kabupaten Mimika, melaporkan terhitung sejak bulan Februari hingga Desember tahun 2018 total iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika jumlahnya mencapai Rp 5.890.507.000 dengan cakupan kepesertaan mencapai 23 ribu lebih.

Kepala PBJS Kesehatan Mimika, Susan Gesperz mengatakan, BPJS Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Mimika melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) khusus Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah atau Universal Healt Coverage (UHC). Atas kerjasama ini, sudah 95 persen masyarakat Mimika tercover dalam data JKN, KIS atau BPJS Kesehatan.

Dalam kesepakatan kerjasama yang dimulai sejak bulan Februari 2018 ini, proses pembayaran akan terus berjalan setiap bulannya. Sehingga, beberapa waktu lalu ketika penetapan APBD Mimika maka telah ada anggaran khusus untuk membayar iuran Jamkesda ini ke BPJS Kesehatan.

“Sekarang mungkin saja sedang dalam proses pembayaran. Karena beberapa waktu lalu bupati sudah buatkan disposisi dan pembayaran akan dilunasi untuk 11 bulan atau satu tahun. Kami juga berharap supaya segera di bayar, karena lebih cepat itu akan lebih baik. Sehingga tidak terjadi penonaktifan yang berujung terkendalanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Mimika,” kata Susan usai melakukan pertemuan bersama pemangku kepentingan Pemkab Mimika di ruang pertemuan lantai III Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Rabu (25/7).

Meski sudah ada disposisi dari Bupati Mimika, BPJS Kesehatan tetap melaporkan karena hingga saat ini untuk periode Februari hingga Juli belum terbayar.

Menurutnya, jika dihitung khusus dari bulan Februari hingga Juli, pemkab harus membayar sebesar Rp 3 miliar. Namun karena sudah ada disposisi dari Bupati dan mengaku akan membayar selama satu tahun penuh, Februari hingga Desember, maka pemkab harus membayar sebesar Rp 5,8 miliar lebih.

Susan mengaku, jumlah peserta Jamkesda yang dibiayai oleh APBD sangat fluktuatif karena merupakan UHC, artinya bisa turun dan bisa naik setiap tahunnya. Di mana, pada tahun 2016 hingga akhir Desember 2017, APBD Mimika menanggung sebanyak 59 ribu lebih warga dalam Jamkesda. Sedangkan Januari 2017 setelah BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data antara Disdukcapil dan Dinsos, dari 59 ribu tersisa 23 ribu lebih, terdapat 35 ribu jiwa yang sudah diusulkan melalui Dinsos ke Kemensos untuk dibiayai melalui PBI APBN.

“Itu makanya untuk warga yang telah masuk ke database, maka pak Sekda akan terus kawal sampai ke Kementerian Sosial, sehingga jumlah jiwa yang di tanggung dengan APBD akan berkurang. Dimana jika tahun 2017 16 miliar, maka di tahun 2018 menjadi 5,8 miliar saja,” ujarnya.

Dari Kemensos pun telah menentukan kuota untuk Mimika sebanyak 181 ribu lebih. Kuota tersebut tidak bisa ditambahkan di BPJS Kesehatan jika bukan merupakan usulan Dinsos.

“Saya optimis iuran ini akan terbayar dalam waktu dekat atau sebelum tenggang waktunya. Sekarang mungkin saja sedang diproses. Kalau misalnya nanti tidak terbayar dan langsung di nonaktifkan, maka ketika dibayar langsung diaktifkan kembali,” tuturnya.

Menanggapi laporan ini, Plh Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Dr. I Nyoman Putu Arka, SE., M.Si mengatakan, laporan dari BPJS Kesehatan akan dibicarakan lagi di jajaran Pemkab Mimika. Dalam hal ini, akan disampaikan kepada Sekda dan Bupati agar iuran Jamkesda bisa terselesaikan.

“Kita akan bicarakan lagi persoalan ini bersama sekda dan bupati, supaya bisa terselesaikan. Saya rasa jika sudah ada disposisi dari bupati maka sudah pasti akan di bayar. Kalau pembayaran iuran ini selesai dilakukan maka kita bersama-sama membahas bagaimana pelayanan kesehatan kita di Mimika kedepanya,” kata I Nyoman. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment