Pemkab Diminta Tanggapi Serius UU Penyelenggaraan Haji

Bagikan Bagikan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Adrianus Utler. 

SAPA (TIMIKA) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Adrianus Utler meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menanggapi serius Undang-undang (UU) Nomor 13 tentang Penyelengaraan Haji. Di mana, perlu dibuatkan peraturan daerah (Perda) guna membantu masyarakat muslim di Mimika dalam melaksanakan rukun islam yang kelima itu.

“Sejak 2012 saya sudah berupaya agar pemkab membuatkan perdanya, hanya sampai sekarang belum mendapat tempat. Undang-undang nomor 13 itu bisa di perkuat dengan peraturan bupati (Perbub) sebelum ada perdanya,” terang Adrianus Utler saat ditemui Salam Papua di Graha Eme Neme Yauware pada Senin (23/7).

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pasal 35 pada ayat (1) disebutkan, transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Karena selama ini biaya transportasi calon jamaah haji dari asal calon haji ke embarkasi masih di tanggung swadaya haji sendiri, pemerintah daerah belum membantu meringankan biaya transportasi seperti yang di amanatkan Undang-undang nomor 13 tentang penyenggaraan haji tersebut,” ujarnya.

Lelaki yang akrab disapa Utler itu berharap dengan dibuatkannya perda, mampu meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji, agar penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Mimika dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar serta tepat waktu.

Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You mengatakan pihaknya menunggu draf dari kementerian untuk diteruskan ke DPRD.

“Apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag itu pemerintah terima. Kami akan menunggu rancangan itu untuk kemudian kami dorong ke DPRD agar segera disahkan,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment