Pemkab Perlu Perhatikan Pendulang Agar Tidak Menambah Pengangguran

Bagikan Bagikan
Saleh Alhamid.

PERALIHAN operasi tambang PT Freeport Indonesia dari tambang terbuka (open pit) Grasberg ke tambang bawah tanah (underground) pada awal tahun 2019 nanti tentu akan berdampak pada kehidupan ribuan warga pendulang yang saat ini menggantungkan hidupnya pada tailings. Hal ini disebabkan karena kandungan emas tailings dari underground jumlahnya sangat sedikit.

Dipastikan ribuan pendulang akan berhenti dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sangat terbatas. Bahkan mayoritas pendulang bisa dikata tidak bersekolah dan tidak memiliki ketrampilan apa pun. Bila kondisi ini terjadi, maka tentu saja ribuan pendulang tersebut bisa menjadi beban, bahkan bisa membawa permasalahan baru bagi pemerintah dan daerah ini.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas,  Ketua komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid kepada Salam Papua, Rabu (25/7) mengatakan, Pemkab Mimika mulai saat ini sudah harus memikirkan solusinya, karena tinggal lima bulan lagi  akan memasuki tahun 2019 dan permasalahan para pendulang ini akan terjadi.

Menurut Saleh, kalau ribuan pendulang sudah tidak bisa mendulang lagi karena hasil emas dari tailing sudah tidak bisa menghidupi keluarganya, maka akan terjadi pengangguran secara besar-besaran di Timika. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan masalah-masalah keamanan dan sosial yang lain. Kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan terjadi dulu baru dicari solusinya.

“Mulai sekarang ini masalah yang bakal dihadapi ribuan pendulang ini sudah harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah.  Pemerintah harus membuka pelatihan kerja untuk mempersiapkan para pendulang ini membuka pekerjaan sendiri atau diterima bekerja pada sejumlah tempat usaha yang sudah ada di Timika. Atau dapat menempatkan para eks pendulang nantinya di perusahaan kelapa sawit atau perusahaan lainnya,” kata Saleh.

Bila kondisi ini terjadi, Saleh juga meminta agar Pemkab Mimika memberi peraturan pemerintah yang menegaskan kepada semua perusahaan yang ada di Timika agar tidak menerima pekerja baru dari luar Timika. 

“Langkah tersebut dapat diambil pemerintah apabila jumlah penggangguran bertambah akibat ribuan pendulang tidak bisa mendulang lagi.  Perusahaan di  Timika  harus mengambil tenaga kerja  dari warga yang  sudah berdomisili di Timika. Itu salah satu langkah antisipasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Saleh menegaskan, bila tailings dari underground tidak memiliki kandungan emas dan ini membuat para pendulang kehilangan sumber pendapatan, maka itu bukan merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari PT Freeport Indonesia, tapi Pemkab dan juga DPRD Mimika. Pemkab dan DPRD harus duduk bersama memikirkan dan mencari solusi sebagai langkah antisipasi.

“Keberadaan dan kehidupan pendulang tidak ada kaitannya dengan PT Freeport. Karena itu tidak boleh ada pihak mana pun termasuk para pendulang melempar permasalahan ini  ke PT Freeport dan menuntut pertanggungjawaban dari PT Freeport. Pemerintah daerah  yang harus memperhatikan warganya. Karena itu, mulai dari sekarang pemerintah daerah, termasuk DPRD Mimika  harus memikirkan langkah untuk mengantisipasi penggangguran pasca penutupan operasi tambang terbuka Grasberg,” kata Saleh.

Sudah dari tahun 2016 lalu, ribuan warga Mimika yang bekerja sebagai pendulang  meminta Pemkab Mimika agar mempersiapkan masa depan mereka agar suatu saat nanti, bila lokasi mendulang di tutup karena alasan undang-undang dan keamanan, atau karena tailings sudah tidak memiliki kandungan emas lagi, maka mereka sudah siap melakukan pekerjaan yang lain untuk menghidupi keluarganya.

Menangkap aspirasi warga pendulang ini, SKH Salam Papua menggelar Diskusi Panel dengan tema “Mencari Solusi Terhadap Masa Depan Pendulang’ pada Kamis 15 Desember 2016 di Baalroom Hotel & Resto Cendrawasih 66 Timika. Pembicara dalam diskusi yang dibuka Sekda Mimika Ausilius ini diantaranya Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, Dandin Mimika Letkol Inf Windarto, mantan Kapolres Mimika dan AKPB Viktor Mackbon.

Hampir semua pembicara pada intinya meminta kepada Pemkab Mimika mempersiapkan masa depan para pendulang ini agar suatu saat nanti siap melakukan pekerjaan yang lain dan tidak menimbulkan gejolak sosial di daerah ini.

Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom ketika berbicara dalam seminar tersebut mengatakan, pendulang memiliki peran cukup besar dalam perputaran ekonomi di Kabupaten Mimika. Para pendulang tidak bisa dibiarkan menganggur atau dipulangkan ke daerah asalnya begitu saja, bila suatu saat nanti tidak bisa mendulang lagi.

“Pemkab Mimika dibantu DPRD, TNI dan Polri  perlu mempersiapkan lapangan kerja untuk para pendulang, agar bila suatu saat nanti lokasi mendulang ditutup karena alasan tertentu maka tidak menimbulkan permasalahan baru di daerah ini,” kata Elminus.

Sementara mantan Kapolres Mimika, AKBP Victor D Mackbon mengatakan, ribuan pendulang yang ada saat ini merupakan bom waktu, bila tidak disikapi dengan baik oleh Pemkab, DPRD, Polri dan TNI maka akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

“Karena itu harus ada intervensi dari Pemkab, DPRD, Polri dan TNI. Perlu ada sinergitas dalam mengatasi masalah ini,” kata Victor. (Tommy/Yulius)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment