Penggunaan Dana Hibah Bansos Wajib Dipertanggungjawabkan

Bagikan Bagikan
Plh. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Mimika, DR. I Nyoman Putu Arka, SE.,M.Si. 

SAPA (TIMIKA) – Plh. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Mimika, DR. I Nyoman Putu Arka, SE.,M.Si meminta agar seluruh masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta lembaga lainnya selaku penerima dan pengguna dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah harus transparan dalam mengelola dana serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi dana hibah tersebut.

Dalam Sosialisasi Dana Hibah Bansos Untuk Kelembagaan Tahun anggaran 2018 yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Graha Eme Neme, Jumat (27/7) I Nyoman mengatakan, berdasarkan aturannya, setiap lembaga penerima dana hibah di tahun 2018 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban ke setiap OPD penyalur dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun 2019.

 “Jangan sampai sudah menerima hibah dari salah satu OPD, lantas tidak membuat laporan pertanggunjawbannya sampai OPD terkait menyurat. Tidak bolah begitu. Semua bantuan yang diberi merupakan uang negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana hibah itu juga harus transparan. Kalau kita sudah dibantu oleh Pemda, maka tolong harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini, ia menjelaskan, semakin baik pertanggungjawaban semua penerima dana Hibah, maka akan memberikan konstribusi positif dalam akuntabilitas keuangan Pemda Mimika.

Ia menjelaskan, sosialisasi yang digelar BPKAS  sangat penting agar bisa diketahui oleh seluruh lembaga penerima hibah atas terjadinya perubahan regulasi. Dimana, penyaluran hibah bansos di setiap tahun selalu mengalami perubahan regulasi. Selain itu supaya setiap lembaga penerima bisa mengetahui sumber dan tujuan pemberian bantuan hibah, karena berdasarkan ketentuannya dana hibah harus  tepat sasaran, tepat guna/bermanfaat dan  tidak cacat hukum.

“Kalau setiap penerimaan dana hibah tidak dipertanggungjawabkan, maka resikonya tidak akan dapat lagi di tahun selanjutnya. Bahkan nama lembaga akan dicoret dari daftar penerima bansos. Karena itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui komunikasi intens bersama OPD penyalur dana hibah itu. Komunikasi bisa dilakukan bersama bendahara, PPTK dan juga pimpinan OPD,” jelasnya.(Acik).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment