Penyaluran Rastra Wajib Kantongi Rekomendasi Kepala Distrik

Bagikan Bagikan
Ilustrasi Rastra.

SAPA (TIMIKA) -  Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap penyaluran subsidi beras sejahtera (Rastra) yang diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu, maka, tim koordinasi dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) bersama Bulog, pihak Kejaksaan dan Kepolisian sepakat penyaluran ataupun penerimaan rastra wajib mengantongi rekomendasi dari setiap Kepala Distrik.

Kepala Bidang (Kabid) Jaminan Sosial, Dinsos Mimika, Yohanis Pattisina mengatakan, kepala distrik tentunya lebih mengetahui keadaan atau kondisi setiap masyarakatnya. Sehingga untuk penyaluran rastra ataupun bantuan lainnya akan dilakukan tepat pada sasarannya.

“Tim koordinasi sudah sepakat agar setiap kepala distrik wajib mengetahui siapa saja masyarakatnya yang seharusnya berhak menerima rastra. Itu berarti, selanjutnya penerimaan rastra itu, sepenuhnya harus melalui rekomendasi kepala distrik,” ungkap Yohanis saat ditemui di Kantor Dinsos, Selasa (3/7).

Yohanis mengaku, jika penyaluran tahap pertama dan kedua ditemukan banyaknya penyimpangan termasuk memperjualbelikan rastra di salah satu pasar di Mimika, maka, selanjutnya tim koordinasi telah sepakat agar hal tersebut tidak terulang lagi.

“Masalah rastra yang di sita oleh aparat kepolisian di pasar gorong-gorong beberapa waktu lalu, sudah diselesaikan.Itu terjadi karena pelaku yang menjual itu tidak mengetahui aturan sebenarnya, tapi sudah di proses hukum,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang sengaja dilakukan akan tetap berhadapan dengan hukum, karena bansos merupakan program nasional yang diperuntukan bagi masyarakat dengan kategori kurang mampu.

Selain itu, dinsos bersama tim koordinasi akan berupaya untuk terus menghimpun laporan terkait penyimpangan, khususnya rastra. Agar jika ditemukan fakta di lapangan maka, akan di proses sesuai hukum yang berlaku.

“Kami tidak banyak berkomentar sebelum adanya fakta dengan bukti yang kuat. Tapi kalau misalnya ditemukan fakta di lapangan, maka kami akan memproses secara hukum,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment