Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Untuk Uji UU MD3

Bagikan Bagikan

Oleh Maria Rosari *)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah memutus tujuh dari sepuluh perkara uji materi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait dengan aturan pemanggilan paksa oleh DPR dan aturan dibolehkannya langkah hukum bagi pihak yang merendahkan martabat DPR.

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian uji materiil kedua aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang membacakan amar putusan Mahkamah menyebutkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Anwar juga mengungkapkan frasa berbunyi "pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah memiliki pendapat berbeda dengan DPR terkait panggilan paksa dan penyanderaan.

Dalam keterangannya, DPR berpendapat panggilan paksa dan penyanderaan merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena).

Terhadap argumentasi DPR tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu berada dalam konsep penegakkan hukum.

Bila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, maka konteksnya tentu bukan pada rapat DPR.

"Akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket," jelas Palguna.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyebut mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstitusionalitas.

Masalah konstitusional yang dimaksud mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum.

Aturan tentang kewenangan DPR yang meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan dinilai Mahkamah jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, mengingat tindakan tersebut memicu kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya.

Mengancam Mengenai Pasal 122 huruf I tentang kewenangan tambahan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi siapa pun yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, Mahkamah menegaskan bahwa kedudukan MKD adalah lembaga internal yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa adanya kewenangan tambahan kepada MKD jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR.

"Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR," jelas Palguna.

Hak Imunitas Mengenai hak imunitas DPR yang diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 (UU 2/2016) sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

Adapun Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengatur tentang aturan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Menurut Mahkamah Konstitusi, aturan itu tidak hanya berlaku untuk proses penyidikan, melainkan untuk semua proses sepanjang hal itu berkait dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPR yag tertuang dalam Pasal 224 UU MD3.

Tanpa adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu, lanjutnya, maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan, meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka dan bukan dalam rangka proses penyidikan sepanjang hal itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana, melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan.

Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 kemudian dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks sematamata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, frasa berbunyi "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. *) Antara
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment