Pleno Rekapitulasi KPU Mimika, Saksi Petraled, RnB, Ham, Philbas WalkOut

Bagikan Bagikan
Cawabup Alberth Bolang ketika mempertanyakan keabsahan Pilkada terkait KPPS tidak memiliki SK.

SAPA (TIMIKA) - Rapat Pleno Terbuka Penentapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 diwarnai aksi ‘walk out’ (keluar ruangan-red) saksi dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Petrus Yenwarin - Alpius Edowai (Petraled), saksi beserta paslon nomor urut 2, Roberthus Waraopea - Albert Bolang (RnB), saksi paslon nomor urut 4, Hans Magal - Abdul Muis (HAM).

Kendati demikian, pleno tersebut tetap dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (10/7).

Pleno kemudian dilanjutkan dengan  pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Distrik Jita.   
Aksi WO itu dilakukan lantaran, masing-masing paslon tidak menyetujui berlangsungnya pleno rekapitulasi yang dinilai sudah menyalahi aturan.

Hal itu diperkuat pasca Ketua KPU Mimika dalam pleno menyampaikan bahwa beberapa Penyelenggara tingkat bawah yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja tanpa memiliki  Surat Keputusan (SK), diantaranya KPPS Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania dan Distrik Iwaka.

"KPU memang tidak membuat SK KPPS. Karena itu dibuat oleh PPS. Saat ini baru sepuluh Distrik saja sementara delapan lainnya belum ada," katanya.

Lantaran tidak memberi penjelasan lanjutan, apakah SK KPPS 8 Distrik tersebut ada dan belum diserahkan kepada KPU Mimika atau benar tidak memiliki SK, para saksi paslon pun melakukan aksi protes. Hal itu dinilai menyalahi aturan lantaran pemungutan suara di Distrik itu tidak memiliki legalitas hukum.

"Kami mohon Bawaslu selaku Panwaslu Mimika agar memperhatikan ini. Apa sesuai apabila KPPS tidak memiliki SK? dan kami nilai bahwa proses yang sudah jalan ini tidak sesuai dengan aturan. Jadi sekali lagi kami mohon Panwaslu perhatikan ini apakah dilakukan PSU atau tidak, kalau tidak ada SK maka ini dikatakan ilegal atau tidak," ujar Cawabup Albert Bolang.

Selain calon Wakil Bupati nomor urut 2, hal yang sama juga sebelumnya dipertanyakan oleh saksi paslon nomor urut 1,saksi paslon nomor urut 3,dan saksi paslon nomor urut 4.

Sebelumnya, rapat pleno ini diwarna banyak interupsi dan sempat memanas membuat aparat keamanan Ring satu, terpaksa menarik ke luar seorang saksi  karena dianggap menghambat pelaksanaan pleno KPU Mimika. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Kita harus lakukan pemilihan ulang
    agar tidak jadi pelanggaran atau kecurangan, semua TPS harus di taruk di lapangan terbuka, setiap pencoblos harus sesuai dg DPT RT tersebut. biar warga bisah sama2 pantau,dan tidak ada lagi kecurangan di tingkat lurah atau distrik.

    ReplyDelete