Robert : Tidak Benar, RnB Akui Omtob Menang di Sidang MK

Bagikan Bagikan
Robert Waropea.

SAPA (TIMIKA) – Pasangan Calon Bupati Mimika Nomor 2 Robert Waraopea, SH dan Albert Bolang, SH, MH (RnB0 membantah keras berita yang menyebutkan pasangan RnB  sebagai penggugat mengakui pasangan nomor urut 6, Eltinis Omaleng dan Johannes Rettob (Omtob)  menang Pilkada dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (27/7).

“Berita ini dari wartawan mana yang tulis, saya kira hanya memutar balik fakta yang tidak benar dan merugikan RnB, saya akan tuntut. Silahkan cek baik-baik hasil sidang, siapa yang menyatakan kami mengakui Omtob menang?  Mana mungkin mengugat seseorang atau pihak tertentu  tapi mengakui orang itu atau pihak lain menang. Mendingan jangan mengugat, buang biaya, waktu dan tenaga, logikanya demikian,” tegas Robert Waraopea menjawab konfirmasi dari Salam Papua  via Whatsapp (WA) terhadap berita tersebut.

Robert mengatakan, RnB melakukan gugatan yaitu tidak lain harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 distrik yang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memiliki SK dari KPU Mimika, dengan melampirkan/ menyertakan 7 bukti  pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada yang bertentang dengan azaz pilkada itu sendiri, yang mencederai pesta demokrasi Pilkada dan hati nurani masyarakat pemilih , dimana masyarakat Mimika sendiri tidak bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik.

Dijelaskan, RnB dalam gugatannya, ada tiga poin penting yang dinyatakan dalam permohonan ke MK yaitu : Pertama, Harus dilakukan PSU karena KPPS di 8 distrik di Kabupaten Mimika tidak memiliki Surat Keputusan (SK). Artinya apapun yang mereka tanda tangan dalam dokumen negara, dalam hal ini (Formulir C1 KWK)  tidak sah. Bukan itu saja, bisa ada temuan bahwa diduga telah terjadi tindakan korupsi karena KPU membayar orang (KPPS) dari uang negara tanpa ada SK.

Kedua,  Diduga telah terjadi pengelembungan suara yang tidak sesuai DPT di sejumlah distrik atau di TPS, telah terjadi intimidasi, pengalihan lokasi TPS yang sudah disahkan sesuai dengan peta yang ada, dan intervensi dari pihak tertentu.

“Ketiga, dalam gugatan RnB menyampaikan permohonan menolak hasil Pilkada di 8 distrik dan meminta untuk dilakukan PSU. Bila tidak dilakukan PSU, maka 10 distrik yang KPPS memiliki SK itu saja yang suaranya dipakai, maka jumlah suara yang diperoleh RnB di urutan kedua. Dan ada kemungkinan bisa terjadi sesuatu terhadap suara pemenang, dengan gugatan dari lima paslon yang sedang disidangkan di MK,” kata Robert.

Menurut Robert, semua paslon tentu memiliki strategi gugatan yang berbeda-beda untuk meraih kemenangan.

“Jadi menurut kami RnB, berita itu tidak benar. Saya sendiri juga ikut sidang di MK sebagai prinsipil dan dengarkan langsung. Media yang menyampaikan info ini harus bertanggung jawab untuk meralat berita ini kembali dan meminta maaf, karena sebelum di beritakan atau diekspos keluar,  harus klarifikasi dulu, sebelum ada klarifikasi jangan diekspos.  Sungguh, berita ini merugikan kami,” tegas Robert. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment