Sidang Sengketa Pilkada Mimika di MK, Semua Kuasa Hukum Inginkan PSU

Bagikan Bagikan

Erik Welafubun. 
SAPA (TIMIKA) - Sidang perdana sengketa Pilkada Mimika di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (27/7), para kuasa hukum dari masing-masing pasangan calon (paslon) diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim menyampaikan pokok permohonan yang disertai dengan alat bukti yang dimiliki. Setelah itu, seluruh kuasa hukum meminta kepada Mejelis Hakim agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 8 distrik karena tidak adanya legalitas hukum pada Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KKPS).

Ketua tim pemenangan paslon nomor urut 1 Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (Petraled), Erik Welafubun menerangkan, sidang perdana sengketa Pilkada Mimika dilaksanakan di MK bersamaan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah. Setelah kuasa hukum paslon dari Kabupaten Mamberamo menyampaikan pokok permohonan, dilanjutkan oleh kuasa hukum 5 paslon dari Kabupaten Mimika yang rata-rata memohon gugatan terhadap KPU Mimika.

“Proses sidang tadi semua sama-sama jalan, kita gabung dengan Kabupaten Mamberamo Tengah yang terkait dengan kotak kosong itu. Sidang pertama Mamberamo, dan setelah mereka menyampaikan pokok permohonon baru Mimika,” terang Erik saat dihubungi Salam Papua, Jumat (27/7) malam.

Kata Erik, Kuasa Hukum paslon nomor urut 1, Zainal Sukri, SH dalam menyampaikan pokok permohonan terkait pelanggaran pilkada oleh penyelenggara. Di mana, terkait legalitas KPPS pada 8 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau pada 8 distrik di Mimika, telah menyelenggarakan pemungutan suara tanpa memiliki Surat Keputusan (SK). Sehingga, menurut Kuasa Hukum paslon nomor urut 1 hal itu di anggap illegal, dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan PSU pada 8 distrik tersebut sesuai dengan 5 alat bukti yang disampaikan, yaitu PA1, PA2, PA3, PA4 & PA5 dan selanjutnya diserahkan dan di terima Majelis Hakim.

Selain itu, Erik juga menyampaikan bahwa dalam sidang itu paslon nomor urut 2, 3, 4 dan 7 juga menyampaikan pokok permohonan. Dalam permohonan Kuasa Hukum paslon nomor urut 2 Robert Waraopea (RnB) dan paslon nomor urut 7 Philipus Wakerkwa-H basri (Philbas), menyampaikan materi yang sama dengan permohonan Kuasa Hukum paslon nomor urut 1. Hanya saja ada tambahan untuk paslon nomor urut 2, yang mana menurut mereka bahwa hasil Pilkada Mimika paslon nomor urut 2 berada pada posisi kedua dalam perolehan suara, dan itu sesuai dengan penghitungan mereka berdasarkan dokumen C1-KWK yang diperoleh.

Sementara untuk pokok permohonan Kuasa Hukum dari paslon nomor urut 3 Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra (Musa), terkait ijazah palsu calon bupati dari paslon nomor urut 6, Eltinus Omaleng. Juga terkait sebelumnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) paslon nomor urut 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM). Di saat proses tahapan dijalankan, dinyatakan kembali oleh KPU Mimika Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pilkada Mimika, sehingga itu menjadi pertanyaan termasuk legalistas KPPS di 8 distrik.

Selanjutnya untuk Kuasa Hukum paslon nomor urut 4, menyampaikan pokok permohonannya terkait pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan beberapa PPD untuk memenangkan paslon nomor urut 6, juga legalitas KPPS pada 8 distrik.

Berdasarkan laman MK, paslon nomor urut 3 yang diwakili kuasa hukumnya, Heriyanto, pemohon dengan Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 itu mendalilkan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 6 selaku Pihak Terkait.

“Perolehan suara paslon nomor urut 6 selaku Pihak Terkait disebabkan perbuatan tidak jujur yang melakukan politik uang di hampir seluruh distrik,” kata Heriyanto kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK, Aswanto.

Sejumlah saksi dan relawan pemohon perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 ini telah mendengar dan menemukan praktik politik uang Pihak Terkait, berupa pembagian uang Rp250 ribu kepada pemilih yang bersedia memenangkan Pihak Terkait.

Selain itu, pemohon menemukan fakta bahwa Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Mimika tidak sekalipun menindaklanjuti dan/atau mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya PSU di 8 distrik, meskipun mengetahui adanya berbagai penyimpangan dan kecurangan pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pemohon juga menduga KPU Mimika selaku Termohon dan Kepolisian Resort Mimika telah menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, termasuk mengusir paksa para saksi dan tim pemenangan yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berhak untuk mengikuti jalannya pleno rekapitulasi perolehan suara sampai akhir. Tindakan represif Termohon dan Kepolisian Resort Mimika tersebut memicu aksi walk out dari tiga paslon, yakni paslon nomor urut 1, 2, dan 5.

Setelah seluruh Kuasa Hukum paslon menyampaikan pokok permohonan, Majelis Hakim memberi waktu kepada pemohon untuk memperbaiki alat bukti jika perlu diperbaiki pada hari Senin (31/7) dan Selasa (1/8). Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (2/8) dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon (KPU Mimika) dan Pihak Terkait (Paslon nomor urut 6) serta pengesahan alat bukti.

Sebelumnya, KPU Mimika telah menetapkan pasangan Eltinus Omaleng-Johanes Rettob sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Mimika 2018 dengan meraup 60.513 suara atau 33,12% dari 182.723 suara sah. Menyusul pasangan itu adalah Hans Magal-Abdul Muis dengan 53.949 suara atau 29,52%, Wilhemus Pigai-Athanasius Allo Rafra dengan 32.445 suara atau 17,74%, Robertus Waraopea-Albert Bolang dengan 16.033 suara atau 8,77%. Selanjutnya, Philipus B. Wakerkwa- H Basri memperoleh 12.287 suara atau 6,72%, Petrus Yanwarin-Alpius Edowai 3,14%, dan Maria Florida Kotorok-Yustus Way memperoleh 1.801 suara atau 0,99%. (Sld)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment