Tomas Amungme Minta PTFI Selesaikan Kompensasi Masalah Kerusakan Lingkungan

Bagikan Bagikan
Yoseph Yopi Kilangin-foto tribun.com.

SAPA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat Amungme Yopi Kilangin mengatakan, divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang di kuasai oleh Negara merupakan hal yang wajar. Pasalnya, PT Freeport Indonesia berdiri di tanah wilayah NKRI. Menurutnya, yang menjadi permasalahan apa yang diusahakan selama ini terkait kompensasi masalah kerusakan lingkungan tidak pernah diselesaikan.

“Saya menyesalkan apa yang diusahakan belum pernah diselasaikan. Saya selaku orang Amungme, sampai saat ini PT Freeport Indonesai belum membayar terkait lingkungan yang dirusak. Kalau masalah divestasi 51 persen merupakan hal yang wajar saja,” kata Yopi Kilangin kepada Salam Papua di bilangan jalan Pendidikan Senin (30/7).

Menurut Yopi, selama 50 tahun ada masalah sosial dan masalah lainnya yang ditimpahkan oleh PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Amor di Timika. Sampai saat ini anggapan orang dan pemerintah menganggap masalah ini sudah selesai. Padahal, masalah ini sama sekali belum pernah di bahas dan selesaikan.

Ia menilai hal ini, merupakan pelanggaran hak orang asli Papua terutama masyarakat Amungme dan Kamoro (Amor) yang memiliki tanah ini. Sehingga dibayar dulu kompensasi kerusakan lingkungan barulah bicara masalah yang lain. Namun, hal ini tidak pernah diselesaikan.

“Rasa keadilan itu dimana. Ini merupakan pelanggaran HAM berat. Permasalahan ini hingga saat ini belum pernah selesai, tapi dampaknya sudah dialami oleh masyarakat Amor sejak 50 tahun lalu,” ujarnya.

Ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuka forum khusus membicarakan dengan masyarakat masalah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia selama ini. Apabila dari nilai kompensasi itu untuk membeli saham akan di bicarakan. Tapi sudah 50 tahun tidak pernah membicarakan hal itu.

“Apabila hitung-hitungan maka harus dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan selama ini,” tuturnya.

Yopi menilai, kompensasi lingkungan harus mendapatkan perhatian karena hal ini menyangkut bagi kesehatan dan penyakit yang luar biasa yang sedang berkembang di Timika.

Yopi menuturkan, antara divestasi saham dan hak ulayat itu dua hal yang berbeda.  Khususnya  PTFI yang diharapkan masyarakat Amor untuk membicarakna masalah hak ulayat. Setelah itu baru bicara tentang masalah masalah yang lain. Kalau bicara saham beda dengan operasional. Dari segi bisnis itu beda. Siapa yang mau tanam saham silakan. Tidak boleh dicampuradukkan.

“Saham tidak menyelesaikan semua masalah. Masalah dasar itu masalah kompensasi. Apabila mau ditawarkan mari kita hitung-hitungan. Masalah divestasi  saat ini masih dalam tahap pembicaraan belum ke masuk ke eksekusinya,” ungkap Yopi.  (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment