Bahas LKPJ Tunggu Petunjuk Bupati

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang, SE., M.Si. (Foto-Dok)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang, SE., M.Si, mengaku bahwa pembahasan Laporan Kerja Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang akan dibahas bersama DPRD, masih harus menunggu petunjuk dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH. Saat ini, Tim Pemkab Mimika sedang melakukan koordinasi bersama Bupati terkait pembahasan LKPJ.

Wabup mengatakan bahwa, pembahasan LKPJ mutlak harus dihadiri Bupati, sebab LKPJ terkait dengan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2017. Dalam hal ini selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

“Kita tunggu saja petunjuk dari Bupati. Dan sekarang tim sedang melakukan koordinasi. Kecuali kalau seandainya ada komunikasi untuk diwakili. Karena itu persoalan pertanggungjawaban program selama tahun 2017,” kata Wabup saat ditemui di halaman Kantor Distrik Mimika Baru (Miru), Jalan Cenderawasih, usai menghadiri HUT Distrik Miru ke-21, Senin (27/8).

Pelaksanaan pembahasan LKPJ harusnya sudah mulai dibahas pada Kamis, 23 Agustus 2018. Akan tetapi, Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD tentang LKPJ yang sudah sempat dibuka oleh Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom, SE, terpaksa di skors dengan alasan tidak dihadiri oleh Bupati.

“DPRD sudah membuka rapat paripurna masa sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang LKPJ Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017. Tapi karena itu tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka kita skorsing atau tunda sampai Senin (27/8) mendatang,” ujar Elminus B. Mom usai melakukan skor Rapat Paripurna tentang pembahasan LKPJ di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, pada Kamis, 23 Agustus 2018.

Elminus mengatakan, selaku pengguna anggaran, Bupati diharuskan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mulai dari APBD tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Kendati demikian, pada pembukaan pembahasan yang dilangsungkan diruang sidang paripurna DPRD Mimika, topik pembahasan hanya pada LKPJ tahun anggaran 2017.

“Penyampaian LKPJ tidak boleh diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda), karena Bupati adalah selaku pengguna anggaran. Jika tidak maka harus diwakili oleh Wakil Bupati. LKPJ itu ada empat tahun yang belum disampaikan, dan saya bingung kenapa tadi hanya ada topik pembahasannya hanya LKPJ 2017,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment