Dewan Sayangkan Pencabutan Ijin Miras Hanya Karena Tak Bayar Pajak

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge..(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge menyayangkan pencabutan ijin salah satu distributor minuman keras (miras) hanya karena tidak membayar pajak, bukan Peraturan Daerah. Karena itu masih ada dua distributor mirasi lainnya yang membuka usahanya.

“Sangat disayangkan jika alasannya karena tidak membayar pajak sedangkan kita ini memiliki PAD yang terbesar di Papua dan kita tidak harus berharap dari miras  yang nilainya sangat kecil dibanding dengan dampaknya pada masyarakat dimana nyawa harus dikorbankan. Sepertinya Bupati Mimika lakukan pencabutan ijin itu menggunakan Perbup, dimana bila tidak membayar pajak, ijinnya dicabut. Karena itu hanya satu distributor saja yang dicabut, bukan semuanya,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (29/8).

Karel menegaskan, apabila pemerintah serius menertibkan miras, harus ada regulasi-regulasi yang ditegakkan. Pasalnya banyak sekali masalah yang terjadi akibat miras.

“Kalau pakai dasar Perda, Perdasus dan Pakta Integritas Gubernur Papua, maka semua ijin miras harus  dicabut, ,” ujarnya.

Senada dengannya, anggota DPRD Mimika, Viktor Kabey mengatakan, jika pemerintah mengganggap perlu adanya PAD dari izin miras, maka pemerintah harus mengatur ulang izin tersebut.

“ Jika mau baik, ijin semua distributor  dicabut,  lalu diatur ulang. PAD khusus miras sekitar Rp 3 miliar, itu tergantung kuota golongannya. Semua distributor harus satu pintu, sehingga pemerintah kontrolnya enak,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment