Diduga Mantan Pejabat Daerah Masih ASN Jadi PPD dan PPS Pemilu 2019

Bagikan Bagikan
PPD Mimika tengah saat mengatakan adanya oknumpejabat jadi PPD PPS.

SAPA (TIMIKA) – Anggota Panitia Pemilu Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2018, mengatakan, pihaknya menduga terdapat sejumlah oknum mantan  pejabat daerah Kabupaten Mimika yang masih berstatus aparatur sipil niegara (ASN)  menjadi anggota PPD dan PPS Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)

“Dalam daftar nama-nama yang sudah dilantik, kami menduga ada sejumlah oknum pejabat aparatur sipil negara. Kami menduga seperti  itu karena kami kenal mereka. Bahkan kita lihat secara langsung oknum tersebut datang ke Kantor KPU,” ujar anggota PPD Mimika Barat Tengah, Fransisco Waokateyau kepada wartawan ketika jumpa pers di Kantor KPUD Mimika, Selasa (7/8).

Ia meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika untuk dapat menjelaskan keberadaan oknum mantan pejabat ASN tersebut. Pasalnya, masih banyak masyarakat di luar sana yang seharusnya mendapat kesempatan untuk tergabung dalam keanggotaan PPD dan PPS Pemilu 2019 itu.

“Kami patut bertanya kepada KPU apakah ASN tidak memegang jabatan lagi bisa menjadi PPD dan PPS?,” ujarnya.

Selain oknum pejabat daerah, ia juga menduga ada anggota PPD dan PPS Pemilu 2019 yang terkena UU ITE. Menurutnya proses perekrutan tersebut tidak transparan, tidak ada pemberitahuan dan koordinasi dengan anggota PPD-PPS Pilkada 2018 yang sampai saat ini masih aktif.

“PPD PPS yang direkrut juga tidak sesuai dengan distrik tempat ia tinggal. Bahkan ada yang kena UU ITE tapi masih direkrut. Bukan cuma itu, ada anggota Panwas yang SKnya masih aktif turun menjadi PPD dan PPS. Ini terlihat sangat buru-buru karena belum dilakukan sosialisasi dan tidak melalui prosedur,” ujarnya.

“Ini baru proses awal sudah begini. Jangan sampai kedepannya berjalan tidak sesuai. Kami tanyakan siapa yang merekomendasikan anggota PPD dan PPS yang sudah dilantik itu,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Mimika Divisi Logistik dan Keuangan, Reinhard Gobay saat dihubungi Salam Papua, mengatakan, belum melihat daftar nama keanggotaan PPD PPS Pemilu 2019. Sehingga belum dapat memastikan terkait adanya oknum ASN tersebut.

Kendati demikian, apabila ditemukan, maka harus ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika untuk dijadikan temuan. Dimana, kata Reinhard, secara aturan, Pejabat Daerah Golongan III dan IV tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara Pemilu.

“Yang melakukan proses pelantikan itu siapa? Jadi tolong dijelaskan. Lembaga penyelenggara haruslah transparan,” ujar Reinhard.

Sampai berita ini diturunkan, Ketua KPU Mimika dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua selaku Panwaslu Mimika belum dapat dikonfirmasi. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment