‘Disandra’ KKSB Dibebaskan TNI Polri Dilupakan Pemkab

Bagikan Bagikan

JUDUL di atas sangatlah tepat dikenakan kepada ribuan warga Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Betapa tidak. Pada Oktober hingga November 2017 lalu, ribuan warga di tiga kampung ini ‘disandera’ oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Mereka tidak diperkenankan berakitivitas apa pun dan tidak boleh meninggalkan kampung.

Kondisi ini memaksa tim gabungan dari TNI dan Polri melakukan upaya paksa untuk membebaskan ribuan warga yang disandera tersebut. Serbuan pun dilakukan dan memaksa KKSB pergi meninggalkan tiga kampung tersebut.  Upaya pembebasan pun dilakukan mulai 17 November 2017 dengan mengungsikan ratusan warga dari Banti dan Kimbeli ke Timika dibawa pengawalan ketat TNI dan Polri.

Setelah ditampung di Graha Ene Neme Yauware Timika, pada akhir November 2017, ratusan warga pengungsi, termasuk seratusan anak usia sekolah disebar ke rumah anggota keluarganya di Kwamki Narama, di SP, Kota Timika dan sekitarnya.  Sebelumnya dalam pertemuan yang digelar Forkopimda Mimika bersama warga pengungsi pada 24 November 2017, disepakati Pemkab Mimika akan merelokasi warga pengungsi ini ke lokasi baru di Kota Timika.

Sayangnya janji relokasi ini hanya tinggal janji. Jangankan relokasi, bantuan bahan makanan, minuman dan lain-lain, termasuk pelayanan kesehatan pun terhenti di tengah jalan. Begitu juga dengan pendidikan untuk anak-anak korban pengungsi ini pun tidak jelas. Warga pengungsi ini pun kemudian merasa ditelantarkan oleh Pemkab Mimika. Mereka harus mengurus masa depannya sendiri. Kini masih ada sebagian bertahan hidup seadanya di Timika. Sebagian lain memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Banti dan Kimbeli. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Berharap dapat menikmati hidup yang lebih layak di Timika, yang didapat justru sebaliknya. Karena tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah.

Namun pilihan kembali ke kampung halaman juga tidak berarti masalah selesai. Pada akhir Maret hingga awal April 2018, Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini justru kembali diduduki KKSB. Bahkan kali ini mereka bertindak lebih bringas lagi dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah sakit Waa Banti, gedung SD dan SMP serta puluhan rumah warga.  Setelah berhasil diusir oleh TNI dan Polri, yang tersisa di tiga kampung ini hanyalah puing-puing bangunan. Dengan hanya mengenakan pakaian di badan, warga yang rumahnya ludes dibakar, memilih tinggal menumpang di sanak keluarganya.

Dalam kesusahan hidup ini, warga melalui sejumlah tokoh masyarakat Banti dan Kimbeli, meminta Pemkab Mimika membangun kembali rumah mereka yang telah rata tanah tersebut. Warga juga meminta agar rumah sakit dan gedung sekolah juga dibangun kembali. Melalui para pejabat yang berkunjung langsung ke Banti, baik itu Kapolda Papua, Menteri Pendidikan, Menteri PPPA Yohana Yembise dan juga melalui media massa, rintihan minta tolong ini sudah sampai ke Pemkab Mimika, tapi sejauh ini belum ada tanggapan. Menariknya, menurut tokoh agama di Banti, Pdt  Hengki Magal, sampai Juli lalu belum ada satu pun pejabat Pemkab Mimika baik itu bupati, wakil bupati, sekda atau pimpinan OPD yang berkunjung untuk melihat langsung kesusahan dan kerusakan yang dialami masyarakat setempat.

Entahlah apa alasan pejabat Pemkab Mimika sampai tidak bisa meluangkan waktu sedikit pun untuk melihat kesusahan warga Banti dan Kimbeli. Namun yang pasti, apa yang dilakukan Pemkab ini merupakan kelalaian terhadap tugas dan tanggung jawabnya, juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) karena tidak peduli, bahkan menelantarkan warganya yang sedang hidup susah.

Sejauh ini patut dikata, warga Banti dan Kimbeli ini dilupakan oleh Pemkab Mimika, terlebih dalam upaya membangun kembali rumah mereka yang telah dirusak oleh KKSB. Mungkin saja Pemkab ‘terpaksa lupa’ karena dana untuk membantu warga ini tidak tersedia dalam APBD 2018. Walau demikian, mestinya tidak harus ‘terpaksa lupa’ karena sebetulnya seperti kata pepatah, ‘Banyak Jalan Menuju Roma.’ Selama ada niat baik untuk membantu, banyak jalan dan cara bisa dilakukan.

Sebenarnya sangat terbuka pintu bantuan dari Pemerintah Pusat, sayangnya hal itu tidak ditempuh Pemkab Mimika. Sekarang saatnya bagi Pemkab Mimika untuk bangkit dari ‘tidur’,  untuk berbuat sesuatu menolong warganya yang kesusahan.  Tidak ada kata terlambat untuk menolong warga yang sangat amat membutuhkan.  (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment