Disporapar Data Obyek Wisata Mimika

Bagikan Bagikan
Kadisporapar Mimika Mohammad Toha.(Foto-Dok)

SAPA (TIMIKA) - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Mimika mulai mendata seluruh obyek wisata yang ada di wilayah kota Mimika, baik wisata alam ataupun wisata buatan.

Kepala Disporapar Mimika, Mohamad Toha saat ditemui Salam Papua di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Jumat (31/8) mengatakan bahwa pendataan ini sekaligus didokumentasi untuk kemudian sebagai modal dan dipamerkan kepada tamu  yang akan datang ketika pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) se Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2020.

“Tim dari bidang Pariwisata sudah mulai mendata sampai ke Kali Kiura di jalan trans Nabire, karena nantinya akan didokumentasikan. Sebetulnya pendataan ini telah dilakukan sejak tahun lalu, tetapi pendataan dilakukan lagi, karena ada tempat yang bermunculan sebagai obyek masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah obyek wisata di Mimika sangat banyak, karena selain wisata alam, pertumbuhan wisata buatan juga semakin pesat seperti, woterboom, kolang renang, tempat pemancingan dan tempat tonggkrongan alam bebas seperti di seputaran Bandara dan Kuala Kencana.

Selanjutnya ia mengatakan, jaminan kemanan dan kebersihan di setiap obyek pariwisata merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Mimika. Sebab, jika kebersihan tidak dijaga, maka akan berdampak pada kejenuhan ataupun penyakit bagi masyarakat itu sendiri.

Demikian juga persoalan pungutan biaya di setiap obyek. Menurut dia, setiap tokoh adat dan masyrakat seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memungut biaya dengan cara memalak ataupun kekerasan yang menimbulkan konflik. Dalam hal ini, seharusnya didukung dan disyukuri, karena ketika obyek wisata kita ramai dikunjungi, maka akan menambah satu poin yang bisa membesarkan nama Mimika.

 “Beberapa waktu lalu itu, kami ke Kiura dan membayar 100 ribu, tapi belum termasuk yang sistim palak oleh oknum-oknum yang mabuk. Belum lagi biaya BBM pulang dan pergi. Ini seharusnya tidak boleh, sebagai warga lokal seharusnya bisa membuat supaya pengunjung bisa betah untuk mengunjungi wisata kita. Kalau memalak itu sudah tidak bagus. Dan ini menjadi tanggungjawab dari tokoh adat ataumasyarakat di setiap obyek untuk member pengertian,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment