DPRD Biak Aklamasi Sahkan Perda LKPJ Bupati

Bagikan Bagikan
Kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor.

SAPA (BIAK) - DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua, secara aklamasi menyetujui serta mengesahkan rancangan peraturan daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017 menjadi peraturan daerah, Selasa (28/8).

Kelima fraksi DPRD yang dalam pendapat akhir menerima raperda LKPJ Bupati tahun 2017 menjadi Perda, yakni Fraksi Nasdem-PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat, Fraksi Hati Nurani Rakyat-PKB, Fraksi Gerakan Indonesia Raya serta Fraksi Bintang Persatuan Pembangunan.

"Fraksi Hati Nurani Rakyat Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima raperda LKPJ Bupati tahun 2017 dan dapat disahkan menjadi Perda," kata juru bicara Fraksi Hanura-Kebangkitan Bangsa Udhin Faisal.

Ia mengharapkan Pemkab Biak Numfor senantiasa konsisten melaksanakan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mewujudkan Biak bangkit mandiri dan sejahtera menuju perubahan.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Godlief JW Kawer berharap pengesahan Raperda LKPJ Bupati dan pelaksanaan APBD tahun 2017 dapat menjadi bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dalam pembangunan.

Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario Naap menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Biak Numfor yang sudah melaksanakan pembahasan raperda laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan pelaksanaan APBD 2017 dengan lancar hingga selesai.

"Berbagai masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan anggota DPRD pada pembahasan raperda LKPJ tahun 2017 menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti," katanya.

Berdasarkan data, untuk realisasi penerimaan pendapatan daerah pada APBD 2017 sebesar Rp 1,1 triliun dengan belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp 796 miliar dan pendapatan asli daerah Rp 23 miliar serta defisit Rp1 70 miliar. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment