DPRD Mimika Jadwalkan LKPJ 2017 Dibahas 3 September

Bagikan Bagikan
Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Elminus B Mom mengatakan, pihaknya kembali menjadwalkan rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2017 pada Senin (3/9) nanti.

“Pembahasan LKPJ tahun anggaran 2017 dilakukan Senin (3/9) nanti setelah Bupati Eltinus Omaleng tiba dari perjalanan dinas di Jakarta. Tapi kalau tidak bisa menghadiri pembahasan itu, maka kewenangannya harus dilimpahkan ke Wakil Bupati sehingga pembahasan LKPJ tetap akan berjalan,” ujarnya ketika ditemui di Kantor DPRD Mimika, Rabu (29/8).

Jadwal tersebut ditetapkan lantaran, sebelum pembahasan LKPJ, anggota DPRD Mimika akan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Jayapura untuk melakukan sinkronisasi terkait tata tertib yang sudah dibuat DPRD Mimika.

“Besok, (hari ini – red) anggota DPRD akan ke Jayapura untuk melaporkan Tatib kepada Pemerintah Provinsi Papua. Setelah mereka kembali, kita lakukan pembahasan itu yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Raperda Non APBD,” ujarnya.

Setelah itu, kata Elminus, akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan (APBD-P). Dimana, program-program dari SKPD yang sebelumnya dicoret, akan diakomodir.

“Dibulan yang sama (September –red) akan dibahas APBD-P. Jadi dengan perubahan kita akan mendukung program-program seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, kesra, dan kegiatan sosial yang kita coret pada APBD 2018,” katanya.

Elminus menjelaskan, pencoretan dilakukan karena tahun 2017 lalu, Kabupaten Mimika mengalami defisit anggaran. Kendati demikian, karena utang daerah sudah dibayarkan, maka program tersebut diakomodir dalam APBD-P.

“Di 2019, tidak boleh ada defisit lagi. Jadi harus fokus pada pembangunan dan hanya perjalanan dinas yang dianggap penting akan diakomodir dan DPRD siap mendukung itu,” kata Elminus.

Elminus mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pembahasan sejumlah rancangan Peraturan Daerah (Perda) termasuk Perda hak ulayat. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment