DPRD Minta Pemkab Segera Bangun Rumah Warga Banti dan Kimbeli

Bagikan Bagikan
Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid.(Foto-Dok)

WARGA Banti, Kimbeli, Utikini dan Opitawak Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua sudah berulang kali meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika membangun kembali rumah mereka yang dibakar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada 24 Maret sampai 1 April lalu. Namun sampai  akhir Agustus ini, tidak ada tanda-tanda Pemkab Mimika akan memenuhi permintaan tersebut.

Menanggapi lambannya sikap Pemkab Mimika ini,  Ketua Komisi B DPRD Mimika, Saleh Alhamid meminta Pemkab  untuk segera memenuhi permintaan warga tersebut. Menurut Saleh, sudah lebih dari lima bulan warga yang rumahnya dibakar KKSB menumpang tinggal di rumah saudaranya, yang tentu saja hal ini membawa masalah tersendiri.

“Jika rumah-rumah yang dirusak segera dibangun kembali oleh pemerintah daerah, maka itu merupakan langkah yang baik. Karena hal itu tentu sangat menolong warga  yang rumahnya dibakar,” ujar Saleh saat ditemui Salam Papua di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (23/8).

Saleh mengatakan, meski pembangunan kembali rumah-rumah warga itu  sangat berkaitan dengan anggaran, tapi tidak boleh ada keterlambatan, apalagi terkesan dibiarkan atau ada pembiaran dari Pemkab Mimika. Pasalnya hal tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Menurut Saleh, sebenarnya dalam tahun 2018 ini ada pembangunan rumah untuk warga asli Papua sebanyak kurang lebih 40 unit menggunakan dana otonomi khusus (Otsus). Mestinya Pemkab memprioritaskan pembangunan rumah tersebut untuk warga Banti, Kimbeli, Utikini dan Opitawak.

“Namun saya belum tahu pasti, apakah rumah itu merupakan bantuan hibah?. Apapun itu, mestinya jangan ada keterlambatan dari Pemkab untuk membantu warga asli Papua yang menjadi korban dari KKSB,” ujarnya.

Saleh menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Mimika untuk meminta keterangan terkait pembangunan rumah yang menggunakan dana Otsus tersebut.

“Karena kalau itu termasuk dalam Otsus, maka mestinya bisa diarahkan untuk memenuhi permintaan warga asli Papua di kampung Banti, Kimbeli, Utikini dan Opitawak,” kata Saleh.

Sebelumnya Saleh Alhamid ketika diwawancara beberapa waktu lalu mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan dan mengurus warganya, apalagi ini warga yang terkena musibah, tidak boleh dibiarkan sampai terlantar.
  
“Warga Banti dan Kimbeli  yang menjadi korban KKSB, semuanya warga asli Papua, jadi pemerintah bisa membangun rumah bagi  mereka menggunakan dana Otsus (Otonomi Khusus – Red). Kalau masih kurang bisa minta bantuan dana dari Provinsi Papua dan Pusat.  Pemerintah tidak boleh lalai, apalagi diam saja dan menonton warganya hidup susah. Ini pelanggaran hak azasi manusia,” tegas Saleh.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Markus Timang.(Foto-Dok) 
Sebelumnya juga diberitakan, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Markus Timang mengatakan, sebagai wakil rakyat,  wajib hukumnya bagi DPRD untuk mendorong pemerintah membangun fasilitas-fasilitas umum yang terkait langsung dengan kepentingan umum masyarakat. Bila fasilitas yang mau dibangun tersebut, tergolong penting, namun belum dianggarkan dalam APBD, maka akan dianggarkan dalam APBD berikutnya.

Meskipun demikian, kata Markus,  apabila hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak, maka Pemkab harus dapat mencari alternatif lain. Misalnya meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

Dalam keadaan yang mendesak ini,  jelas Markus, Pemkab Mimika dapat juga menggunakan dana hibah atau sosial untuk membuat bangunan gedung semi permanen sementara agar dapat menampung anak-anak di Kampung Banti, Kimberli dan Utikini.
Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, SE.(Foto-Dok)

Sebagai solusi terhadap permasalahan dana, Ketua DPRD Mimika Elminus Mom kepada wartawan Jumat (23/3) mengatakan sejak tahun 2017, dana untuk penyelesaian konflik dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 7 miliar. Namun oleh Pemkab Mimika, dana tersebut dialihkan untuk keperluan yang lain. Dan dalam APBD tahun 2018, Pemkab dan DPRD kembali memasukkan dana untuk penyelesaian konflik dengan nilai yang sama Rp 7 miliar.

Elminus berharap dana konflik tersebut tidak habis digunakan untuk konflik di satu tempat saja, tapi juga konflik di tempat-tempat yang lain, termasuk menolong warga korban KKSB di Banti.

Seperti pernah diberitakan sejumlah media massa sebelumnya, KKSB sempat menyadera 1300 warga Banti dan Kimbeli pada akhir Oktober hingga akhir Nopember 2017 lalu, namun TNI Polri berhasil membebaskan massa yang disandera dan kemudian diungsikan ke Timika. Namun pada akhir Maret 2018, KKSB kembali menguasai Kampung Banti, kemudian membakar gedung RS Waa Banti, gedung SD Inpress Banti dan juga rumah dari orang tua kandung Eltinus Omaleng. Kelompok KKSB ini juga diduga melakukan pelecehan terhadap belasan guru di Kampung Arwanop.

Saat ini, sejumlah Pos Keamanan yang telah dibangun di Banti dan sekitarnya membuat kondisi keamanan berangsur-angsur normal kembali. Masyarakat pun sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. (Salma/yol) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment