Draft Raperda Harus Dijadikan Payung Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Bagikan Bagikan
Konsultasi publik terkait draft raperda tentang penyelenggaraan pendidikan.

SAPA (TIMIKA) – Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan di Mimika, saat ini sedang di dorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di bantu Unicef Papua dan Papua Barat untuk dijadikan sebagai satu payung hukum penyelenggaraan pendidikan.

“Intinya, draft raperda ini untuk dijadikan payung hukum terhadap pengelolaan pendidikan. Sehingga apabila ada guru maupun kepala sekolah yang berlama-lama tidak berada di tempat, bisa diberikan sanksi. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, misalnya rumah dinas dan lainnya,” kata Konsultan Unicef Papua dan Papua Barat, Hendro Yudi dalam kegiatan konsultasi publik yang digelar di Hotel Grand Mozza, Jalan Cenderawasih, Rabu (1/8).

Dalam draft raperda tentang pengelolaan pendidikan, kata Hendro, terbagi menjadi tiga kategori yang merupakan isu dan hal yang sering terjadi di lapangan, diantaranya masalah akses, mutu, dan pelayanan.

“Kategori ini yang kita masukkan dalam bab dan pasal yang ada di draft.  Karenanya, dengan konsultasi publik ini untuk dapat diberikan masukan untuk penyempurnaan raperda. Sehingga  diharapkan tahun ini raperda pengelolaan pendidikan bisa di bahas di DPRD Mimika,” ujarnya.

Dalam konsultasi publik, Hendro menjelaskan, Kabupaten Mimika memiliki letak geografis pegunungan dan pantai sehingga sulit untuk di akses. Itulah salah satu yang menyebabkan guru-guru sehingga sulit untuk datang untuk mengajar. Di tambah lagi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai, bahkan di beberapa sekolah belum terdapat bangku dan lain-lain sehingga sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak yang ingin sekolah di daerah itu.

Untuk kategori mutu, sampai saat ini masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. “Apakah masalah guru ini merupakan kekurangan tenaga atau yang lain,” ujarnya.

Sedangkan untuk kategori pelayanan, belum adanya transparansi dari pihak sekolah kepada orang tua terkait operasional sekolah.

“Dari hasil survei yang kita lakukan, banyak orang yang tidak mengetahui kalau sekolah membutuhkan dukungan. Karena, orang tua ini mengetahui dana di sekolah besar karena ada BOS, padahal dana BOS itu sangat kecil,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment