Harus Ijin PT Freeport, Pemerintah Distrik Miru Sulit Jangkau Nayaro

Bagikan Bagikan
Kepala Distrik Mimika Baru (Miru), Drs. Ananias Faot, MSi. (Foto-Dok) 

SAPA (TIMIKA) -  Kepala Distrik Mimika Baru (Miru), Drs. Ananias Faot, MSi mengatakan pihaknya sulit melakukan pelayanan ke Kampung Nayaro  karena harus melalui berbagai proses ijin kepada PT Freeport Indonesia (PTFI)  yang harus dilakukan satu minggu sebelumnya.

Ketika menyampaikan sambutan pada acara peringatan  HUT Distrik Miru ke 21, Ananias mengatakan, setelah distrik berubah status menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi dana termasuk dana desa banyak dikucurkan untuk membangun kampung, Tapi karena Kampung Nayaro masih terisolir dan membutuhkan ijin dari PTFI, maka pemerintahan Distrik Miru sulit menjangkaunya.

 “Saya harapkan hal ini bisa didengar PTFI dan sengaja saya sampaikan dalam kesempatan ini agar menjadi perhatian bersama supaya selanjutnya perhatian kita bisa dipusatkan ke Nayaro. Kampung ini sama saja dengan kampung yang lainnya, tapi kalau mau melakukan pelayanan ke sana, kami harus mengurus perijinan yang sangat banyak dan lama di PTFI,” tuturnya di halaman Kantor Distri Miru, Senin (27/8).

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang mengatakan semestinya PTFI memfasilitasi pemerintah tanpa ijin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di Nayaro.  Karena masyaraklat Nayaro merupakan sebagian dari tanggung jawab Pemkab Mimika.

“Seharusnya kita tidak perlu minta ijin ke perusahan itu. Seharusnya perusahaan itu yang memfasilitasi pemerintah untuk melakukan pelayanan di sana,” kata  Wabup. (Acik).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment