Isu Pungli Beredar, Bappeda Mimika Rotasi Pegawai Leges

Bagikan Bagikan
Kepala Bappeda Mimika, Simon Mote.(Foto-Dok)

SAPA (TIMIKA) –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Simon Mote, S.Ag, MMT mengaku telah melakukan rotasi internal, khusus pegawai pelaksana tugas leges.

Rotasi ini dilakukan menanggapi keluhan atau laporan terkait adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai pada Bappeda dalam pelayanan  leges  pengesehan kontrak kerja bersama beberapa kontraktor di Mimika.

“Untuk menjawab keluhan terkait adanya pungli ini, kami melakukan rotasi pegawai khusus internal. Yang jelas sebagai pimpinan kita sudah memberitahukan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam leges. Jika memang benar terjadi pungli dalam kegiatan leges, maka itu merupakan prilaku oknum. Memang dalam aturannya, leges itu tidak boleh ada pungutan, apalagi harus tentukan nilai atau angka,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Bappeda, Selasa (28/8).

Selain rotasi internal, beberapa hari lalu, pihaknya telah memberikan breafing kepada tiga petugas leges. Dimana dalam breafing tersebut, para staf diingatakan agar dalam pelaksanaan leges tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Leges dilakukan secara cepat selama 1 X 24 jam atau tidak diperbolehkan menahan dan mengulur waktu. Leges dilakukan secara teliti untuk melihat kelengkapan dokumen, baik SITU, SIUP ataupun hal lainnya. Selain hal itu, staf wajib memberikan pemahaman kepada setiap kontraktor dalam setiap pelaksanaan leges, baik persoalan kebijakan-kebijakan daerah dan juga pelaksanaan kegiatan daerah.

“Kami juga telah menerima laporan bahwa leges itu sangat lama. Makanya dalam breafing itu kita ingatkan agar leges itu harus dikeluarkan dalam tempo 1 X 24 jam,” katanya.

Ia juga menjelaskan, leges merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya untuk kepentingan pengendalian, karena Bappeda bertugas untuk perencanaan termasuk pengendalian. Karena itu, sebagai institusi pengendali pembangunan di Mimika, setiap tahunnya Bappeda melakukan leges untuk mendata berapa jumlah kegiatan yang dilakukan penandatanganan kontrak bersama pihak ke tiga atau kontraktor. Leges  juga dilakukan untuk mengetahui lokasi kegiatan, nilai kontrak serta nama kontraktor yang mengerjakan kegiatan.

Selanjutnya, hasil leges yang telah didata akan dikoneksikan dengan SIMonev. SIMonev merupakan aplikasi berbasis elektornik yang akan dipakai mulai sejak pelaksanaan monitoring di bulan Desember tahun berjalan.

 “Pungutan liar dalam pelaksanaan leges ini sama sekali tidak boleh. Kalau memang ada hal seperti itu, maka itu berarti oknum. Termasuk tiga staf yang kami berikan breafing itu saat ini sedang mengikuti pelatihan SIMonev di Jogya, karena mulai tahun 2019 kita akan menggunakan SIMonev itu. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan temuan-temuan seperti yang dikeluhan saat ini tidak akan terjadi lagi,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment