Kondisi Jalan Penyebab Kecelakaan, Pemerintah Bisa di Pidana

Bagikan Bagikan
Kasatlantas Polres Mimika, AKP Indra Budi Wibowo, SIK.(Foto-Salma)

*Satlantas Polres Mimika Segera Menyurat Terkait Kelayakan Jalan
SAPA (TIMIKA) - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Mimika, AKP Indra Budi Wibowo, SIK, mengatakan pihaknya akan menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terkait kelayakan jalan. Hal itu lantaran banyaknya lubang dan gelombang pada jalan, maupun bekas proyek galian tanah yang tidak sampai rampung dirapihkan, sehingga bisa menjadi pemicu timbulnya kecelakaan lalu lintas.

 “Memang kewajiban kita untuk memberitahu pemerintah daerah tentang kelayakan jalan. Kita sudah ada rencana untuk mengirim surat kepada dinas terkait untuk memperbaiki kondisi jalan untuk menghindari kecelakaan,” ujar AKP Indra ketika ditemui awak media di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (30/8).

Kata Indra, apabila terjadi kecelakaan lantaran hal tersebut, maka pemerintah harus bertanggungjawab dengan mengganti rugi sesuai dengan Undang-undang (UU) Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada pasal 273 mengatur tentang tindakan hukum terhadap instansi terkait atas kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak.

“Jika ada yang jatuh karena jalanan yang dilewati itu berlubang, itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah,” katanya.

“Bukan hanya jalan, tapi fasilitas jalan seperti lampu jalan, rambu-rambu yang kurang. Itu kita akan sampaikan. Terkait infrastruktur jalan, itu tanggung jawab dinas PU (Pekerjaan Umum). Sedangkan fasilitas jalan, itu tanggung jawab dinas perhubungan,” imbuhnya.

Pada pasal 273 ayat 1 berbunyi, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, di pidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12 juta.

Kemudian, pasal 273 ayat 2 disebutkan, dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.

Pada ayat 3 disebutkan jika hal itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau paling banyak Rp120 juta. Dan pada ayat 4 berbunyi, penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment