KPK Minta Praktek Penyimpangan di Pemkab Mimika Dihentikan

Bagikan Bagikan
Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua, Maruli Tua Manurung.

SAPA (TIMIKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI minta agar semua praktek penyimpangan, baik penyimpangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan juga terkait kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika harus dihentikan.

Menurut Maruli, jika sebelumnya ada sistim dalam urusan promosi jabatan, rotasi dan mutasi jabatan menggunakan sistim bayar membayar, maka juga harus dihentikan. Sebab, penempatan SDM di Pemerintahan harus bisa bekerja dengan profesional dan disiplin tinggi.

"Sebetulnya sekarang ini kami hadir dan mau menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat dan stake holder bahwa Kabupaten Mimika harus berubah. Meski saat ini Bupati tidak ada di sini, tapi diharapkan pesan ini disampaikan. Kita minta isu-isu yang selama ini berkembang harus dihentikan," Ungkap Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua, Maruli Tua Manurung usai Rapat Rekonsolidasi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Kamis (2/8).

Selain hal tersebut di atas, Ia juga mengingatkan agar tidak melakukan Markup serta menggiring proyek untuk kelompok tertentu atau diri sendiri.

Dengan demikian, kedatangan Bidang Pencegahan Korupsi melakukan sossialisasi untuk memastikan ULP dan LPSE mempunyai kemandirian yang didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) secara profesional. Selain itu, untuk memastikan pelayanan pada Dinas Perijijan Satu Pintu Terpadu untuk membangun pelayanan yang transparan dan akuntabel dan juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat tanpa pungutan liar (Pungli).

Saat ini sedang dilakukan pembenahan tata kelola, sehingga perlu dilaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Dengan demikian, semua program harus fokus, mulai dengan merencanakan dan dianggarakan secara cermat dan efektif dengan dukungan aplikasi e-Pleaning dan  e-Bajeting dilakukan agar APBD bisa direncanakan dan dianggarkan secara cermat, efektif dan terdokumentasi dengan dukungan aplikasi elektronik atau e-Pleaning e-Bajeting. Wajib fokus untuk memastikan persoalan PBJ, baik dengan cara lelang, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan yang lainnya harus diminimalisir adanya intervensi dari siapapun, baik kepala ULP, LPSE dan Pimpinan OPD.

Satu hal yang saat ini dibenahi oleh Pemkab Mimika menurut dia adalah memperkuat peran aparat pengawas internal, dalam hal ini inspektorat selaku APIP. Karena mungkin banyaknya penyimpangan karena peran APIP kurang efektif. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment