Lima Tahun Lebih Pemkab Mimika Tidak Inventarisasi Aset

Bagikan Bagikan
Technicak meeting petunjuk teknis pelaksanaan sensus dan labelisasi barang milik daerah bersama Bagian Aset, BPKAD Mimika dan seluruh operator OPD Mimika di Graha Eme Neme Yauware.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) -  Kepala Bidang (Kabid) Akuntabilitas Pemerintah Daerah ,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPAKD) Provinsi Papua, Yoppi S. Pratama mengatakan,berdasarkan laporan dari Kepala Bagian Aset, BPKAD Kabupaten Mimika, selama lima tahun lebih Pemkab Mimika tidak melaksanakan invetarisasi terhadap barang atau aset dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Padahal menurut Yoppi, peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang  pedoman pengelolaan barang milik daerah menentukan, inventarisasi aset  harus dilakukan lima tahun sekali. Ia mengatakan,  semua barang atau aset kepemerintahan termasuk di Mimika seharusnya tercatat dalam buku inventaris  dilengkapi dengan nomor registrasi dan nilainya.

“Namun, yang saat ini terjadi di Mimika, barang atau aset yang merupakan pengadaan tahun yang tergolong lama masih tercatat. Sementara, barang atau aset tersebut telah rusak berat ataupun hilang. Dengan demikian harus dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian agar diusulkan untuk penghapusan,” ungkap Yoppi usai pelaksanaan Technical meeting petunjuk teknis pelaksanaan sensus dan labelisasi barang milik daerah bersama Bagian Aset, BPKAD Mimika dan seluruh operator OPD Mimika di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (30/8).

Inventaris ini sangat penting untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan ketika adanya pengauditan terkait pengadaan barang atau aset.

Terkait hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sensus barang milik daerah agar meyakini nilai yang tercatat sesuai dengan barang yang ada. Dalam hal ini, nilai yang dimasukan kedalam aplikasi laporan harus sesuai atau sama dengan kondisi barang yang ada.

 “Sensus ini dilakukan untuk menyesuaikan antara nilai dan kondisi barang yang ada,” tuturnya.

Sedangkan Kabag Aset, BPKAD Mimika, Marten Salossa menjelaskan, mengingat telah lima tahun lebih tidak melaksanakan invetarisasi barang, maka mulai  tanggal 3 September mendatang akan memulai melakukan sensus di setiap OPD yang juga akan dilanjutkan dengan pelabelan agar menertibkan sluruh barang yang merupakan aset daerah.

“Hari ini (kemarin- red) hanya sebagai teknikal meeting saja supaya semua OPD mengetahui bagaimana teknik kami  nantinya dalam melakukan sensus aset itu,” jelas Marten.

Marten mengatakan, sensus dan labeslisasi ini dilakukan dalam rangka pengamanan barang milik daerah. Pengamanan barang milik daerah ini juga menyangkut sisi pengamanan administrasi, fisik dan penanganan hukum.

Ia juga mengatakan sebelumnya Pemkab Mimika telah melakukan pendataan, akan tetapi hanya sebatas untuk pemutahiran data.

“Tapi kami tidak bisa memastikan sensus barang dan pelabelan ini bisa dilakukan secara menyeluruh di tahun ini, mengingat keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran,” katanya .

Selanjutnya ia mengklaim, jika setiap OPD mempersoalkan adanya barang yang merupakan pengadaan di tahun yang telah lama dan tidak terhapus dari data aset, maka hal tersebut merupakan kesalahan dari masing-masing OPD, karena setiap OPD tidak membuatkan data yang akurat.

“Intinya kalau nanti ada pemutakhiran data, maka bisa saja nilai aset akan kurang ataupun bertambah,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment