Masalah Warga Banti Tergolong Bencana Harus Segera Ditangani Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Bangunan sekolah di banti yang dibakar.(Foto-Dok)

APA perbedaan dan persamaan kerusakan ribuan rumah warga, rumah sakit dan gedung sekolah  yang terjadi di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 Juli dan 5 Agustus  2018, dengan kerusakan puluhan rumah warga, rumah sakit dan gedung sekolah  di Banti dan Kimbeli,  Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada 24 Maret hingga 1 April 2018?.
  
Perbedaaannya, di Lombok diakibatkan oleh gempa bumi. Sementara di Banti dan Kimbeli dibakar oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Persamaannya, sama-sama terkategori sebagai sebuah bencana. Di Lombok dikategorikan sebagai bencana alam. Di Banti dan Kimbeli bisa dikategorikan sebagai bencana ‘perang’. Persamaan lainnya, rumah dan fasilitas umum rusak rata tanah, tidak bisa digunakan lagi. Perbedaan lainnya, korban gempa di Lombok lebih mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah (kabupaten dan provinsi) dan Pemerintah Pusat. Bahkan dari sejumlah negara lain. Ini tergolong sebagai sesuatu yang lumrah terjadi.
  
Sementara untuk warga korban KKSB di Banti dan Kimbeli, walau pun ada perhatian dan bantuan, boleh dikata sangat minim. Menariknya sampai saat ini, tidak ada satu pun pejabat tinggi dari Pemkab Mimika, baik itu Bupati, Wakil Bupati, Sekda atau pun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang berkunjung langsung ke sana untuk melihat  kerusakan yang terjadi.  Karena itu, setelah lima bulan berlalu, ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal, sama sekali belum mendapat bantuan pembangunan kembali rumah mereka yang rusak.  Ini tidak seharusnya terjadi dan ini tergolong pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).
  
Di mana-mana, yang namanya korban bencana, apa pun bentuk bencana tersebut, mestinya segera mendapat perhatian serius dan skala prioritas penangangan serta penanggulangan dari intansi pemerintah, baik itu kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Karena itu, masalah yang terjadi pada ribuan warga Banti dan Kimbeli  harus segera ditangani oleh Pemkab Mimika. Apa lagi dalam kejadian bencana yang tidak diduga tersebut, warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, ketiadaan bahan makanan, tempat untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
  
Semua itu tergolong kehilangan kebutuhan pokok sehari-hari yang harus segera mendapat pertolongan utama dan pertama. Dalam kondisi seperti ini, mestinya tidak boleh terjadi pembiaran dari pemerintah. Masyarakat mestinya tidak dibiarkan cari jalan sendiri untuk mengatasi masalahnya. Mau tinggal di mana, makan apa, minum apa, pakai pakaian apa, berobat di mana, sakit, hidup atau mati terserah masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan, mestinya tidak boleh dibiarkan anak-anak tidak sekolah sampai berbulan-bulan lamanya.


Semua ini tentu kembali kepada tugas pokok fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya, terlebih warganya yang menderita hidup susah dan terlantar.  Apakah pemerintah daerah masih punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan hati nurani untuk ikut merasakan kesusahan hidup yang dialami warganya?   Ataukah tidak ada yang bisa diharapkan lagi karena mata sudah tidak bisa melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar, hati nurani sudah mati dan membiarkan penderitaan rakyatnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi?.

 Apakah dalam tahun 2018 ini, kerinduan masyarakat Banti dan Kimbeli mendapatkan bantuan rumah tempat tinggal, bangunan rumah sakit dan gedung sekolah akan terpenuhi? Atau nanti di tahun 2019, atau 2020 atau entah kapan?

Jawabnya ada pada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH sebagai kepala pemerintahan, yang juga merupakan anak asli dari Kampung Banti. Apakah jawaban dari Bupati Eltinus? Tidak ada yang tahu? Mari kita menanti. Namun yang pasti warga Banti dan Kimbeli masih harus bersabar. Harus juga banyak berdoa agar Tuhan bisa membuka jalan, agar bisa segera datang pertolongan.
  
Mengapa jawabnya pada Bupati Mimika? Karena seperti pernah diberitakan media ini beberapa bulan lalu, pemerintah yang harus membangun kembali semua fasilitas yang rusak tersebut.
  
“Pembangunan kembali rumah warga, rumah sakit dan gedung sekolah itu tugas utama dan tanggung jawab dari pemerintah. Tidak bisa dibebankan ke pihak lain,” kata anggota Komisi A DPRD Mimika, Markus Timang, Kamis, 17 Mei 2018.
Anis Natkime.(Foto-Dok)

Kepala Suku Besar Tujuh Suku di Pegunungan Tengah Papua, Anis Natkime, menegaskan, Pemkab Mimika adalah institusi utama pemerintah, wakil Pemerintah Pusat di daerah yang harus bertanggung jawab penuh  membangun kembali fasilitas warga yang dibakar oleh KKSB di Kampung Banti.
  
“Sebagai kepala suku, saya minta Pemkab Mimika segera bangun kembali rumah warga, rumah sakit dan gedung sekolah di Banti dalam tahun ini agar  kehidupan masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan anak-anak kembali berjalan seperti sebelumnya,” kata Anis, Rabu, 23 Mei 2018
  
Anis juga menegaskan, Pemkab Mimika adalah institusi utama dalam pembangunan  wilayah. Pemkab harus berada di posisi terdepan dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan di Mimika, termasuk di Banti dan Kimbeli, walau dua kampung itu terletak berdampingan dengan wilayah operasi PT Freeport Indonesia (PTFI).
  
“Kalau bangunan Rumah Sakit Waa Banti sebelumnya pada tahun 2002 dibangun oleh PT Freeport menggunakan dana kemitraan, maka sekarang tidak boleh lagi. Sekarang ini, pemerintah yang harus membangun rumah sakit tersebut. Karena itu, Pemkab Mimika tidak boleh berdiam diri dan berharap atau menunggu PT FI untuk membangun kembali rumah sakit. PTFI sudah membayar pajak dan royalty, maka gunakanlah dana-dana tersebut untuk membangun Mimika,” kata Anis. 
Roni Natkime.(Foto-Dok)
Pendapat yang sama disampaikan Tokoh Intelektual Muda Amungme, Ronny Natkime. Ronny mengatakan, ada pemahaman keliru selama ini, yang harus diluruskan, baik itu di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Di mana pembangunan di kampung-kampung yang masuk atau berdekatan dengan wilayah operasi PT FI, bukanlah tanggung jawab PTFI. Sejatinya pembangunan wilayah adalah tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pihak swasta. 
  
“Kalau dulu kita beranggapan seperti itu masih boleh, tapi sekarang tidak boleh lagi. Sekarang pemerintah harus tunjukkan kuasa dan wibawanya, terlebih tanggung jawabnya sebagai pelaku utama pembangunan di suatu wilayah. Karena itu, kami minta Pemkab Mimika yang harus bangun kembali rumah sakit dan sekolah serta rumah masyarakat yang dibakar KKSB,” kata Ronny, Rabu 23 Mei 2018.
  
Tokoh masyarakat Amungme, Yosep Yopi Kilangin juga melalui media ini pernah mengatakan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan warga Banti dan Kimbeli yang menjadi korban dari KKSB. Pemerintah harus membantu warga ini agar mereka bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya.  (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment