Masih Tegakah Pemkab Mimika Biarkan Warga Banti dan Kimbeli Hidup Susah?

Bagikan Bagikan
Pembakar rumah warga di banti.(Foto-Okz)

SUDAH sejak lima bulan lalu warga Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika Papua hidup susah dan terlantar pasca puluhan rumah, rumah sakit Waa Banti dan gedung sekolah dibakar oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada 24 Maret hingga 1 April 2018.

Melalui sejumlah tokoh masyarakat, warga bersuara meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memperhatikan kesusahan mereka.

Permintaan di antaranya datang dari tokoh masyarakat Banti yang juga tokoh agama, Pdt. Hengki Magal. Tokoh ini sudah sejak awal kejadian menyampaikan kepada sejumlah pejabat Negara yang berkunjung ke Banti untuk melihat langsung kerusakan rumah warga, rumah sakit Waa Banti dan gedung sekolah.

“Pembangunan perumahan masyarakat yang paling utama, baru yang kedua sekolah dan rumah sakit,” kata Hengki Magal kepada wartawan di Kampung Banti, Sabtu, 14 Juli 2018.

Pernyataan yang sama sebelumnya disampaikan Kepala Kampung Waa-Banti, Yohanes Jamang. Ia meminta pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah dan rumah sakit, tetapi juga rumah penduduk yang dibakar KKSB saat menduduki kampung itu pada akhir Maret hingga awal April.

"Kami sudah sering menyampaikan, tolong segera dibangun kembali rumah-rumah masyarakat yang dibakar. Pembangunan gedung sekolah, rumah sakit dan rumah masyarakat harus dilakukan bersamaan," kata Yohanes, Kamis, 5 Juli 2018.

Musibah kemanusiaan di Banti ini juga mendapat perhatian serius dari Pemerintahan Joko Widodo dengan mengutus dua Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy yang berkunjung ke Banti pada 24 April 2018 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Yohana Yembise, pada Selasa, 22 Mei 2018. 
Mendikbud Kunjungi Kampung Banti.(Foto-Bns)
 Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy dalam kunjungannya berjanji akan membangun kembali gedung sekolah yang rusak dengan menggunakan dana dari Kemendikbud, namun sampai saat ini janji tersebut belum dipenuhi.

Selain itu, Mendikbud berjanji akan  berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar pembangunan sekolah bisa bersamaan dengan pembangunan rumah sakit (RS).

“Saya sudah pantau langsung ke Banti. Dan berdasarkan fakta yang ada, maka tahun ini juga kami akan menyalurkan dana dari pusat untuk membangun kembali dua sekolah yang sudah dihanguskan itu. Kami juga akan berkoordinasi  dengan Kemenkes supaya kita bersama-sama membangun di sana, karena bukan hanya sekolah, tapi RS juga dibakar,” katanya saat diwawancarai Salam Papua di ruang tunggu VIP, Bandara Internasional Mozes Kilangin, Selasa (24/4) lalu.

Sementara Menteri PPPA,  Yohana Yembise dalam kunjungannya menemukan pemukiman warga, pemukiman guru, bangunan sekolah dan rumah sakit dalam kondisi hancur berantakan.

“Saya sudah pulang dari Banti dan saya sangat prihatin. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar, bisa sekolah kalau gedung sekolahnya sudah hancur dibakar. Bagaimana masyarakat umum bisa menjalankan kehidupan kalau rumah sakit juga telah dibakar,” ungkap Menteri Yohana.
Menteri Yohana Yembisa foto bersama anak-anak saat mengunjungi Kampung Banti.(Nawacita.co)
Menteri Yohana mengatakan, tindakan KKSB di Banti meninggalkan persoalan besar bagi masyarakat dan  persoalan ini harus diperhatikan secara serius oleh Pemkab Mimika dan Pemerintah Pusat. Harus ada upaya nyata yang segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan trauma yang dialami masyarakat Banti.

“Saya minta tolong kepada Bupati supaya kampung Banti itu harus mendapat perhatian khusus. Saya melihat langsung dan menemukan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak itu tinggal begitu saja, padahal anak-anak itu harus sekolah. Karena harta mereka adalah pendidikan serta usia sekolah merupakan masa mereka bermain dan berkreatif. Saya tidak sanggup melihat kondisi itu,” katanya.

Sampai kapankah Pemkab Mimika akan membiarkan ribuan masyarakat Banti dan Kimbeli korban KKSB ini hidup susah, terlunta-lunta dan terlantar? Sampai kapankah mereka harus dibiarkan tinggal menumpang pada rumah sesamanya, makan menumpang dan kebutuhan hidup lainnya yang serba menumpang pada kerabatnya?

Sampai kapankah masyarakat Banti dan Kimbeli dibiarkan menderita sakit dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak harus berjalan kaki sekitar satu jam lebih ke Tembagapura karena tidak ada rumah sakit? Sampai kapankah ratusan anak usia sekolah dasar dan menengah harus dibiarkan tidak menikmati hak pendidikan karena tidak ada gedung sekolah?

Tokoh masyarakat Banti sudah bersuara, sejumlah anggota DPRD Mimika juga sudah bersuara, bahkan Menteri PPPA Yohana Yembise pun sudah bersuara meminta tolong Pemkab Mimika segera memperhatian kesusahan yang dialami warga Banti dan Kimbeli. Menteri Yohana bahkan mengatakan, “Saya tidak sanggup melihat kondisi itu (kesusahan warga-Red).”

Masih tegakah Pemkab Mimika melakukan pembiaran terhadap kesusahan hidup yang dialami masyarakat Banti dan Kimbeli ini? (yulius lopo) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment