Pemkab Biak Inventarisasi Pelaksanaan Perda Retribusi

Bagikan Bagikan
Ilustrasi, perda

SAPA (BIAK) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui bagian hukum pada tahun 2018 segera mengiventarisasi pelaksanaan pemberlakuan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan retribusi dan pajak daerah.

"Saya sudah memerintahkan bagian hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan perda punggutan retribusi daerah, ya saat ini pemkab perlu menata sistim tata kelola pungutan retribusi yang transparan," ungkap Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak, Kamis (16/8).

Ia mengakui kondisi saat ini di lapangan ditemukan penarikan pungutan retribusi daerah masih belum padu karena tidak jelas organisasi perangkat daerah mana yang menerima hingga mengelola pembayaran retribusi warga.
Padahal sesuai fakta kondisi sekarang, lanjut Herry Naap, penerimaan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan penerimaan asli daerah sehingga harus lebih dioptimalkan melalui satu pintu.

"Saya harapkan dengan sistem penataan organisasi pemungutan retribusi daerah yang tersistem satu pintu akan memberikan kontribusi nyata bagi sumbangan penerimaan asli daerah,"harap Plt Bupati Herry Ario Naap.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Biak Numfor S Rumakeuw mengakui aparatur bagian hukum sudah melakukan pendataan terhadap pemberlakuan pungutan pelaksanaan retribusi daerah.

"Saya sudah siap melaporkan hasil pendataan perda kepada Plt Bupati Biak, ya untuk detailnya akan dibahas dalam rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah," kata Kabag Hukum S Rumakeuw.

Berdasarkan data pungutan retribusi daerah yang selama ini ditangani dinas pendapatan daerah tetapi sejak tahun 2016/2017 perangkat daerah Dispenda telah bergabung ke Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD). (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment