Pemkab dan DPRD Perlu Duduk Bersama Antisipasi Penurunan Produksi PT Freeport

Bagikan Bagikan
Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom.(Foto-Acik)

SUDAH menjadi rahasia umum, dengan berakhirnya operasi PT Freeport Indonesia (PT FI) di open pit atau Grasberg pada akhir tahun 2018 ini sementara operasi tambang bawah tanah (underground) masih belum optimal, maka produksi PT FI akan mengalami penurunan secara signifikan.

Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom ketika diwawancara, Rabu (29/8) mengatakan, penurunan produksi PT FI kemungkinan akan berimbas pada pajak dan royalti yang akan dibayarkan ke Pemerintah Pusat, yang selanjutnya akan dibagikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Tidak hanya itu, jelas Elminus, penurunan produksi ini mungkin akan berdampak pada pelaksanaan program sosial development melalui Departemen SLD PT FI. Termasuk dana satu persen ke Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), MoU tahun 2000 dan dana bantuan untuk tiga desa yakni Tsinga, Waa Banti dan Arwanop.

“Dengan berkurangnya royalti dan pajak yang dibayar  PT Freeport, maka akan berdampak juga pada besaran APBD Kabupaten Mimika tahun 2019. Dengan berkurangnya nilai APBD maka tentu akan berdampak juga pada program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah,” kata Elminus.

“Sementara di LPMAK akan berpengaruh pada program mereka di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Anak-anak asli Amungme Kamoro yang dapat bea siswa pendidikan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri tentu akan mengalami masalah. Karena itu sebaiknya mulai dari sekarang dipikirkan dan dicari solusinya,” tambah Elminus.

Sebagai langkah antisipasi, Elminus mengatakan, Pemkab Mimika dan DPRD harus duduk bersama, membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik. Tidak hanya itu, Pemkab dan DPRD juga harus membahas masalah ini bersama Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Karena dampak penurunan produksi PT FI ini juga dialami Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

“Perlu segera Pemkab dan DPRD duduk bersama untuk membahas dan menemukan solusinya. Jangan sampai di tahun 2019 baru dibahas, maka itu sudah terlambat dan akan berdampak buruk bagi pembangunan di Mimika. Lebih cepat dibahas dan lebih cepat melakukan langkah antisipasi, maka dampak negatifnya bisa diminimalisasi,” kata Elminus.

Ditanya apa solusi yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi, Elminus mengatakan,  Pemkab dan DPRD harus duduk bersama untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Selama ini eksekutif dan legislatif tidak pernah duduk bersama untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selama ini Pemkab jalan sendiri dan kami dewan hanya pengamatan saja. Ini tidak boleh terjadi lagi, kalau mau Mimika maju,” ujar Elminus.

Selain itu, tambah Elminus, Pemkab Mimika melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mulai sekarang harus benar-benar serius mengelola sumber-sumber yang menjadi pendapatan daerah. Karena sesuai pengamatan DPRD, selama ini Pemkab melalui OPD terkait tidak serius mengelola sumber-sumber pendapatan  yang ada.

“Pemkab harus serius mengurus dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada.  Sebenarnya pendapatan daerah ini sangat besar  tapi selama ini saya nilai Pemkab Mimika tidak serius. Banyak potensi sumber pendapatan yang belum dikelola sama sekali. Sumber yang sekarang sudah dikelola itu pun tidak serius sehingga hasilnya tidak maksimal. OPD yang mengelola pendapatan daerah tidak bekerja baik dan jujur sehingga hasil yang didapat sangat kecil,” ujar Elminus.

Parahnya lagi, selama ini Pemkab hanya mengandalkan pendapatan pajak dari PT FI.

“Mestinya kita mengelola secara maksimal semua sumber pendapatan yang ada,  sehingga kita bisa mandiri dan tidak harus terus menerus bergantung pada PT Freeport. Daerah-daerah lain di Papua tidak punya perusahaan besar seperti PT Freeport, tapi mereka bisa lebih baik dan maju dari Mimika karena semua sumber pendapatan daerah dikelola secara professional dan memberi hasil yang tinggi bagi daerah,” kata Elminus.

Elminus juga menegaskan, sesuai pengamatan dewan, pendapatan Kabupaten Mimika dari pajak dan retribusi selama ini rendah karena pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini tidak menggunakan sistim satu pintu, sehingga tidak terkontrol dan tidak terawasi dengan baik.

“Sesuai pengamatan dewan, pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini dikelola banyak pintu dan banyak tangan.  Kalau ada lima puluh pintu dan lima puluh  tangan yang urus pendapatan, maka uangnya lari ke mana-mana. Mestinya dapat miliaran rupiah, tapi yang masuk ke kas daerah hanya belasan, puluhan atau seratusan juta saja. Lainnya hilang  entah ke mana dan daerah dirugikan,” tegas Elminus.

Selain serius mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, Elminus juga mengatakan, Pemkab dan OPD terkait harus bekerja jujur dalam memanfaatkan dana APBD dan Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya tiap tahun mencapai triliunan rupiah.

“Harus kerja jujur di tanah ini, jangan kita sendiri makan banyak, sementara masyarakat lapar, itu dosa. Pemerintahan yang sehat, harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pembangunan menggunakan dana APBD dan dana Otsus. Bila masyarakat hidup baik, maka mereka juga akan membayar pajak dan retribusi. Sebaliknya bila mereka hidup susah, bagaimana mereka bisa bayar pajak dan retribusi?” tanya Elminus.

Menurut Elminus, bila pembangunan tidak ada, maka masyarakat akan bertanya dana APBD digunakan untuk apa saja. Tidak ada hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat, bisa membuat masyarakat tidak mau bayar pajak dan retribusi.

“Banyak kegiatan pejabat Pemkab yang  menggunakan APBD, seperti perjalanan dinas ke Jakarta, ke Amerika, ke Singapura, ke Yerusalem dan lain-lain, hanya menghabiskan uang rakyat saja, hasilnya untuk masyarakat tidak ada,” kata Elminus.

Elminus juga mengatakan, uang APBD mestinya beredar di daerah sendiri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatan pendapatan masyarakat . Tidak boleh terjadi ,proyek-proyek pemerintah justru dimenangkan kontraktor dari luar Mimika, mereka dapat uang dan bawa pulang ke daerah asalnya. Semendatara masyarakat Mimika tidak dapat apa-apa.

“Masalah-masalah semacam ini juga  ikut mempengaruhi semangat masyarakat membayar pajak dan retribusi, akibatnya pendapatan daerah berkurang,” katanya.

Tahun 2018 tersisa empat bulan lagi. Dalam kurun waktu ini, Pemkab dan DPRD akan membahas APBD Perubahan dan mestinya menyelesaikan juga APBD tahun 2019. Masyarakat Mimika tentu saja menanti langkah-langkah nyata apa yang akan dilakukan sebagai solusi jitu mengantisipasi penurunan pendapatan PT Freeport di tahun 2019, yang diperkirakan hingga tahun 2021. Bila kondisi ini diibaratkan seperti penyakit, maka lebih cepat mencegah tentu lebih baik dibanding harus mengobati.  (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment