Pemkab, DPRD dan PT FI Harus Terbuka Kepada Masyarakat

Bagikan Bagikan
Marianus Maknaipeku

Advertorial Harmoni Sinergi

INFORMASI akan terjadi penurunan produksi PT Freeport Indonesia (PT FI) terkait akan berakhirnya produksi tambang terbuka (open pit) Grasberg pada akhir tahun 2018, sementara operasi di lokasi tambang bawah tanah (underground) masih dalam tahap persiapan sebenarnya sudah didengar masyarakat Mimika. Namun yang didengar itu hanya ‘kulit luar’ saja.

“Karena itu diharapkan ada informasi yang lebih mendetail agar kami masyarakat tahu dan juga bisa memahami apa yang terjadi serta mempersiapkan diri, bersama pemerintah menghadapi masalah tersebut,” kata salah satu tokoh masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku kepada Salam Papua, Kamis (30/8).

Menurut Marianus, Pemkab, DPRD dan PT FI harus terbuka kepada masyarakat Mimika secara umum dan secara khusus masyarakat asli Amungme dan Kamoro. Juga kepada lembaga-lembaga adat yang selama ini mendapat bantuan dana untuk pembangunan masyarakat dari PT FI.  Perlu disampaikan kepada masyarakat, apa permasalahan yang terjadi, apa dampak negatifnya dan bagaimana solusinya?

“Karena itu Pemkab, DPRD dan PT Freeport harus menggelar pertemuan. PT Freeport bisa memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi. Berapa besar penurunannya? Lalu berapa besar kemungkinan royalti dan pajak yang akan dibayar ke pemerintah? Dengan jumlah itu, maka Pemkab Mimika akan mendapat berapa? Begitu juga besaran dana satu persen ke LPMAK, Lemasa dan Lemasko. Semua ini harus transparan,” ujar Marianus. 

Marinus meminta Pemkab dan DPRD tidak berdiam diri menghadapi penurunan produksi dari PT FI ini karena kemungkinan bisa berdampak bagi masyarakat Mimika. Jangan sampai sudah terjadi baru bingung sendiri dan tidak bisa mengatasinya.

“APBD Mimika akan menurun angkanya dan tentu saja berdampak pada pembangunan. Perputaran ekonomi dalam masyarakat juga ikut menurun. LPMAK tentu akan kesulitan membiayai program pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang sudah berjalan selama ini. Sangat dibutuhkan efisiensi,  baik itu di pemerintah dan lembaga adat agar tidak ada yang dikorbankan. Khusus di Pemkab, tidak boleh terjadi lagi defisit anggaran dan utang mencapai ratusan miliar rupiah,”  kata Marianus.

Kepada Pemkab Mimika, Marinus meminta agar mengoptimalkan sektor pajak agar bisa menutupi penurunan angka pada APBD tahun 2019.  Semua sumber pajak dan retribusi harus dikelola secara serius, jujur dan bertanggung jawab. Karena selama ini, sumber-sumber pajak dan retribusi dikelola asal-asalan, yang penting ada pemasukan, besar atau kecil tidak masalah. Bahkan patut diduga, banyak pendapatan dari pajak dan retribusi yang tidak masuk ke kas negara tapi ke kantong oknum tertentu.

Coba lihat retribusi parkir yang sekarang ini dilaksanakan di sejumlah tempat di Kota Timika. Masih ada praktek, pemilik kendaraan membayar, tapi tidak diberikan bukti retribusi. Apa lagi ada pengemudi yang masa bodoh, tidak menuntut bukti retribusi diberikan oknum petugas parkir. Hal ini tentu saja mengurangi pendapatan dari retribusi parkir.

Marianus juga meminta Pemkab menggali dan mengembangkan potensi pajak yang baru, yang selama ini belum dikembangkan.

“Ada banyak obyek pajak yang selama ini belum dikelola.  Dinas Pendapatan Daerah sudah tahu  obyek-obyek pajak tersebut. Sekarang saatnya semua itu dikembangkan. Kebiasaan yang selama ini hanya menggantungkan hidup pada pajak dan royalti dari PT Freeport harus perlahan-lahan dihilangkan, agar bila terjadi masalah pada PT Freeport, daerah ini tidak kesulitan,” kata Marianus. (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment