Penarikan Kendaraan Dinas Pejabat Harus Disertai Alasan Mendasar

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang.(Foto-Saldi)

SAPA (TIMIKA) - Menanggapi adanya perintah penarikan mobil dinas yang dipakai oleh tujuh orang pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang mengklaim penarikan tersebut harus didasari dengan suatu alasan yang kuat.

Menurutnya, kendaraan dinas yang akan ditarik saat ini sedang dipakai oleh pajabat yang sedang aktif menjalankan tugas sesuai jabatannya. Namun, ia juga sangat setuju jika harus menarik kendaraan dinas pejabat yang tidak aktif dalam menjalankan tugas.

“Kalau pejabat terkait masih aktif lalu mobilnya ditarik, dengan dasar hukum apa? Kecuali mobil dinas dipakai pejabat terkait untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya sangat setuju kalau mobil ditarik dari pejabat yang sudah tidak aktif lagi,” katanya saat ditemui di halaman Kantor BRI, Jalan Budi Utomo usai menghadiri acara Peluncuran Program Pembinaan UMKM oleh CED PT Freeport Indonesia (PTFI), Selasa (28/8).

Sebelumnya, pada Jumat 24 Agustus 2018, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, S. Marandof, mengaku tidak mengetahui alasan adanya perintah penarikan kendaraan dinas beberapa pejabat. Akan tetapi, berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta merujuk pada surat perintah Bupati, pihaknya siap untuk melakukan penarikan itu.

“Saya belum mengetahui alasan penarikan mobil dinas itu, tapi berdasarkan tupoksi, kami akan melaksanakannya. Sekarang ini tim kami sudah menjalankan tugas itu, karena surat perintah itu telah ditetapkan tanggal 23 bulan Juli lalu,” ungkap Marandof saat ditemui di Kantor Dinas Satpol PP pada Jumat (24/8).

Adapun data tujuh unit kendaraan dinas yang akan ditarik yakni, mobil bermerek Toyota dengan type Hilux D/C bernomor polisi DS 5885 MA yang dipakai sebagai kendaraan operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika. Toyota Hilux D/C nomor polisi PA 45 MZ pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika. Toyota Avanza nomor polisi PA 5111 MZ pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Mimika. Toyota Avanza nomor polisi PA 5081 MZ pada Bappeda Mimika. Ford Ranger nomor polisi DS 48 M pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) serta Toyota Hilux S/C pada Kantor Dinas Sosial (Dinsos).

“Sebelumnya, dalam persoalan penarikan mobil dinas ini, banyak pejabat yang meminta untuk penarikan di pending dengan alasan akan di koordinasi ke Bupati. Namun, selama adanya perintah, kami akan tetap eksekusi. Setelah itu, kalau memang ada pertimbangan dari Bupati, maka akan diserahkan kembali ke pejabat terkait,” jelas Marandof. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment