Perundingan Divestasi Saham PTFI Libatkan Pemilik Hak Ulayat

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge. 

SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge meminta pemerintah pusat dan tim perunding divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“UU itu kan sudah jelas bunyinya. Sehingga kita harapkan pada saat proses negoisasi yang sudah ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) oleh pemerintah pusat dan pemilik PTFI itu melibatkan masyarakat asli,” ujarnya saat ditemui Salam Papua di Kantor DPRD Mimika, Senin (30/7) lalu.

Ia menilai, selama ini berdasarkan pengalaman yang ada, mulai kontrak karya (KK) pertama dan kedua, masyarakat pemilik hak ulayat ini tidak pernah dilibatkan. Sehingga hal itu menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak yang terkait.

Pasalnya, masyarakat pemilik hak ulayat atas tambang itu merasa dibohongi, lantaran pemerintah kurang sosialisasi terkait hal itu yang menyebakan peran, fungsi masyarakat tidak jelas.

“KK pertama dan kedua, kita tidak paham siapa saja yang terlibat. Kita di DPRD Mimika, tidak punya dokumen apa-apa terkait itu. Kalau memang, nantinya menghasilkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Kontrak Karya (KK), secara undang-undang, maka peran masyarakat itu harus ada,” ujarnya.

 “Kita tidak mau ada ribut-ribut di jalan untuk memaksa PTFI melibatkan masyarakat. Hargai kita msyarakat adat dengan melibatkan mereka dalam proses negoisasi itu,” harapnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment