PU Mimika Perlu Laboratorium Uji Kelayakan Material Infrastruktur

Bagikan Bagikan
Adolf Wakum dan  Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Adolf Wakum mengatakan semua Dinas Pekerjaan Umum di seluruh Kabupaten dan Kota termasuk Kabupaten Mimika perlu ada laboratorium tersendiri untuk menguji kelayakan semua jenis material yang dipakai dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Adolf, Laboratorium sangat penting untuk menguji kelayakan atau mutu material, baik batu, pasir, semen, beton dan juga bahan lainnya yang akan dipakai untuk pembangunan jalan raya, jembatan, gedung, irigasi, median dan drainase jalan. Apalagi untuk material pembangunan yang selama ini dipakai di Mimika tidak semuanya bagus, sehingga perlu diuji melalui laboratorium.

 “Material lokal di Mimika ini tidak semuanya bagus, sehingga perlu diuji kelayakan atau mutunya melalui laboratorium. Selama ini kebanyakan dari beberapa Kabupaten dan Kota se Papua diuji di Provinsi. Dalam artian sampelnya berupa material ataupun dalam bentuk jadi seperti, kubus dan silinder langsung dibawa ke Provinsi dan diuji di laoboratorium  UPTD PUPR,” ungkap Adolf usai melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium Bidang KE-PU-AN bersama dinas PU dan seluruh kontraktor di Mimika, Kamis (30/8).

Ia mengatakan di Dinas PU Mimika telah ada alat yang bisa mengukur mutu dan kualitas material infrastruktur, akan tetapi hingga saat ini belum ada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengoperasikan.

Mengingat mutu dan kualitas material infrastruktur harus dijamin, maka UPTD PUPR Provinsi melakukan soialisasi agar Dinas PU, dinas Perhubungan, Inspektorat  dan seluruh kontraktor  serta konsultan selaku relasi Pemerintah dalam pembangunan harus mengetahui bahwa sangat penting dalam menjamin mutu dan kualitas material, sehingga kualitas pembangunan bisa kuat dan  bertahan lama.

“Kalau bicara mutu, itu berarti kita harus pastikan kualitas dari material itu. Apakah, dia mudah roboh atau kuat dan bisa bertahan lama. Intinya semua material yang akan dipakai dalam pembangunan jembatan, gedung, irigasi dan jalan raya itu harus diperiksa. Contohnya, batu gunung dan batu kali itu berbeda, jadi kualitasnya juga pasti berbeda, karena itu sangat perlu diperiksa melalui laboratorium,” tuturnya.

Selanjutnya, Narasumber dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D mengatakan, selain adanya peraturan secara nasional, juga ada peraturan dari Gubernur Provinsi Papua agar semua material dan konsturksi harus melalui uji laboratorium.

Ary mengaku, pembangunan sangat berkaitan dengan temuan yang dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, karena semua jenis proyek pembangunan merupakan dana yang diperoleh dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menurut dia, BPK akan menguji apakah suatu pembangunan telah disesuaikan dengan kontrak ataupun tidak. Dalam, artian jika material pembangunan berkualitas dan sesuai dengan volume pembangunan, maka tidak akan menjadi suatu temuan, akan tetapi jika suatu bangunan dibangun dengan mengeluarkan anggaran yang banyak, tetapi materialnya tidak bermutu dan bertahan lama, maka akan menjadi temuan.

Ia mengharapkan dengan adanya sosialisasi itu, semua peserta mulai melaksanakan peraturan Gubernur tersebut. Sebab, sebetulnya bukan hanya berkaitan dengan material, akan tetapi proses pembuatan suatu produk juga harus melalui yang namanya job make formula di laboratorium dan  job make design di lapangan . Selanjutnya, setiap material harus ada pengesahan sebelum dicampur dalam membuat suatu konstruksi. 

“Kami dari UNS ini diundang oleh PUPR Provinsi Papua untuk membantu mensosialisasikan terkait pentingnya mengkaji mutu dan kualitas material sebelum memulai pembangunan. Sosialisasi ini untuk memotifasi semua Dinas atau Stake holder bahwa semua pekerjaan itu tidak hanya membutuhkan kuantitas semata, tetapi perlu kualitasnya. Karena ini menyangkut uang negara, sehingga biar sepeserpun harus dipertanggungjawabkan,” tutur Ary. (Acik).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment