Reinhard Gobay: Pelantikan PPD dan PPS Pemilu 2019 Illegal

Bagikan Bagikan
Komisioner KPU Kabupaten Mimika, Reinhard Gobay.

SAPA (TIMIKA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Reinhard Gobay mengatakan pelantikan anggota Panitia Pemilihan tingkat Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 adalah illegal dan sangat disayangkan. Pasalnya, jumlah PPD yang dilantik tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni 5 orang tiap distrik.

“Semua mekanisme harus sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya kalau dari sisi aturan, PPD dan PPS  harus diberhentikan setelah dua bulan sejak Pilkada itu. Dan berdasarkan putusan MK, jumlah PPD dan PPS yang harus dilantik adalah 5 orang. Tapi, yang mereka sudah lantik saat itu hanya 3 orang dari setiap Distrik. Bila ada pelantikan seperti ini, maka itu jelas tidak sah dan illegal,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor KPU Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (7/8).

Ia menegaskan, setiap tahapan Pemilu harus berlandaskan pada PKPU dan Undang-Undang. Pasalnya, seluruh tahapan harus dilakukan secara jelas dan transparan.

“Saya pribadi tidak tahu kalau ada pelantikan PPD dan PPS itu, karena saya tidak ada di tempat dan terlambat diinformasikan melalui telepon sebelumnya. Saya pun telah memberi tahu kepada mereka bahwa apabila ada pelantikan, maka harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap PPD dan PPS Pilkada,” ujarnya.

Reinhard mempertanyakan pelantikan terhadap PPD dan PPS Pemilu 2019 berpedoman pada aturan mana? Pasalnya, sampai saat ini, PPD dan PPS Pilkada 2018 pun masih aktif sesuai masa tugasnya.

Ia menjelaskan,  PPD dan PPS sebelum dilantik harus melalui beberapa proses berdasarkan PKPU nomor 31 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pembentukan PPD, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu, dimana, dalam proses perekrutan melalui dua tahap.

“Jika ada pelantikan seperti itu, maka harus dipertanyakan mengacu pada aturan mana? Itu paling penting. Sementara untuk PPD yang baru, itu harus dites terlebih dahulu baik tertulis dan wawancara,” ujarnya.

“Sementara bagi PPD dan PPS Pilkada 2018 apabila sudah dievaluasi dan menunjukkan kinerja yang baik, maka dipertahankan untuk menjadi PPD dan PPS selanjutnya. Dan yang tidak baik, maka harus diganti dengan yang baru,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Reinhard mengatakan perlu adanya peninjauan kembali, sehingga sebagai penyelenggara, KPU tidak melakukan pelanggaran.

“Pelantikan itu harus ditinjau kembali,” katanya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment