Sidang Pilkada Dilanjutkan Besok

Bagikan Bagikan
Mahkamah Konstitusi.

SAPA (TIMIKA) – Sidang lanjutan sengketa Pilkada Mimika di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018, akan dilanjutkan besok, Kamis (2/8).

“Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan majelis hakim pada sidang pendahuluan, Jumat (27/7) lalu, sidang lanjutan akan digelar Kamis (2/8) mendatang,” ujar Hablul Mawadi, salah satu Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika saat dihubungi Salam Papua, Senin (30/7).

Sidang tersebut, kata Hablul, akan berlangsung dengan agenda jawaban termohon, yaitu KPU Mimika dan keterangan pihak terkait.

“Majelis hakim nantinya akan mendengarkan sanggahan dari termohon serta keterangan pihak terkait. Dimana, panel hakim masih sama yakni Aswanto, Saldi Isra dan Manahan Sitompul,” kata Habib  yang didampingi oleh Heru Widodo yang juga merupakan kuasa hukum KPU Mimika.

Ia mengatakan, dalam proses sidang pertama berlangsung lancar tanpa ada hambatan. Sehingga diharapkan, pada sidang lanjutan pun akan berlangsung serupa.

“Dari pembacaan permohonan pada sidang pertama, banyak yang tidak sesuai dengan pembahasan perkara yakni Perselihan Hasil Suara (PHS) di MK sehinga KPU Mimika merasa optimis. Tapi, Alhamdulillah semua proses berjalan lancar,” ujarnya.

Untuk menghadapi sidang lanjutan itu, KPU Mimika selaku termohon pun sudah mempersiapkan jawaban untuk membantah gugatan yang diajukan lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2018-2023

“KPU Mimika sudah siapkan jawaban untuk membantah semua gugatan itu. Jadi semuanya nanti tergantung dari hakim saja,” ujarnya.

Ia pun mengatakan, selama belum ada putusan hasi sidang sengketa di MK, maka hasil  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika belum final.

“SK hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika masih diuji, karena adanya sengketa ini. Sehingga belum ada yang namanya penetapan calon terpilih,” ujarnya

SK KPPS Ditandatangi PPS

Terkait adanya informasi yang beredar tentang oknum Staf KPU Mimika berupaya memanggil seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya di delapan distrik yakni Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Jila, Kuala Kencana, DWania dan Iwaka,  untuk menandatangani SK pengangkatan secara paksa, Kuasa Hukum KPU Mimika, Heru Widodo mengaku tak mengetahuinya.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa yang berwenang menandatangani SK Pengangkatan KPPS adalah PPS.

“Bagaimana mungkin KPPS menandatangi SK Pengangkatan untuk dirinya sendiri?,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp kepada Salam Papua, Senin (30/7) malam. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment