SK 8 KPPS Ada, Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pilbup Sah

Bagikan Bagikan
Heru Widodo.

SAPA (TIMIKA) – Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Dr. Heru Widodo SH MHum membantah Surat Keputusan (SK) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dinilai tidak ada oleh lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2018-2023, di sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, dari 18 Distrik yang ada, seluruh KPPS memiliki SK untuk menyelenggarakan Pilkada 2018 pada 27 Juni lalu. Sehingga proses Pilkada adalah sah hukum.

“Persoalan utama yang diajukan oleh lima paslon itu adalah SK KPPS dari 18 Distrik, hanya 10 saja yang katanya ada. Kita sudah membantah di persidangan hari ini dengan menunjukkan bukti-bukti. KPPS itu adalah KPPS yang menyelenggarakan Gubernur, itu sama dengan yang bupati. Dan sebelum melaksanakan tugas, mereka disumpah,” ujarnya kepada Salam Papua melalui sambungan telepon di Timika, Kamis (2/8).

Sehingga, pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk Pilgub pun sah hukum, karena KPPS juga sah. Kendati demikian, ia merasa heran dengan adanya legalitas KPPS yang dipertanyakan saat pleno Pemilihan Bupati. Dimana, SK KPPS untuk Pilgub maupun Pilbup adalah satu kesatuan.

“Ketika pemilihan gubernur pun tidak ada masalah, yakni saat selesai rekapitulasi pemungutan suara di TPS dan dilanjutkan oleh PPD, baik Pemilihan Gubernur dan Bupati tidak ada keberatan dari pasangan calon tentang legalitas KPPS.  SK KPPS itu satu yakni berlaku untuk Pilgub dan Pilbup. Tapi kenapa keberatan itu baru muncul pada saat pleno Pilbup saja,” ujarnya.

 Menurutnya, penyampaian Ketua KPU Mimika, Yoel Luis Rumakewi saat Rapat Pleno Terbuka Penentapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Buoati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (10/7) lalu adalah keliru.

Pasalnya, saat itu Ketua KPU Mimika, Youel Luis Rumakewi mengatakan, beberapa Penyelenggara tingkat bawah yakni KPPS di delapan distrik bekerja tanpa memiliki SK. Distrik tersebut diantaranya, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania dan Distrik Iwaka.

“Jadi pernyataan itu keliru. Yang membuat SK adalah PPS sehingga KPU memerlukan waktu untuk mengumpulkannya. Memang, ada beberapa distrik yang PPS-nya terlambat mengumpulkan SK KPPS di KPU. Tapi SK itu semuanya sudah ada dan sah. Ketua KPU belum mengetahui perkembangan SK itu di sekretariat,” ujarnya.

Terkait adanya informasi yang beredar tentang oknum Staf KPU Mimika berupaya memanggil seluruh anggota KPPS, khususnya di delapan distrik itu untuk menandatangani SK pengangkatan secara paksa, Heru pun kembali membantah.

Ia menjelaskan bahwa yang berwenang menandatangani SK Pengangkatan KPPS adalah PPS. Sehingga dengan motif apa oknum staff KPU melakukan itu?

“Bagaimana mungkin KPPS menandatangi SK Pengangkatan untuk dirinya sendiri?,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua selaku Panwalsu Mimika, Anugrah Pata kepada Salam Papua, mengatakan, sebelumnya, pihak Panwaslu sudah melakukan pencegahan dengan meminta secara tertulis kepada KPU Kabupaten Mimika pertanggal 12 Juni lalu untuk meminta SK KPPS itu, tetapi kata Anugrah, hal itu tidak ditanggapi oleh KPU Mimika.

SK KPPS sangat penting bagi kami, karena KPPS adalah orang-orang yang memiliki legalitas sebagai penyelenggara. Amanat Perbawaslu juga mengatakan itu. Karena orang yang tidak memiliki SK pasti dipertanyakan legalitasnya.

Ia pun menambahkan, pasca sidang hari ini (Kemarin – red), Mahkamah Konstitusi akan melakukan permusyawaratan hakim untuk menentukan kelanjutan perkara perselisihan hasil suara (PHS) Pilkada 2018.

“Ini sudah ranahnya MK, Jadi biarlah MK yagn memutuskan. Hakim MK sudah mengatakan bahwa ini akan dibawah ke ranah permusyawaratan hakim untuk menentukan kelanjutannya,” ujarnya.

Sekedar diketahui, penyampaian tidak adanya SK KPPS di delapan distrik itu menjadi pokok perkara yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lima paslon.

Kelima paslon itu, diantaranya, Paslon nomor urut 1, Petrus Yanwarin – Alpius Edoway (Petraled) dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H. dan Zainal Sukri, S.H.

Paslon nomor urut 2, Robertus Waraopea dan Albert Bolang (RnB) kuasa hukum Laode M. Rusliadi, S.H., dan Jimmy Buwana, S.H. dengan nomor perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018

Paslon nomor urut 3, Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra (Musa) dengan nomor perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018, kuasa hukum Haris Azhar, S.H. M.A., dkk

paslon nomor urut 4, Hans Magal – Abdul Muis (Ham) dengan nomor perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Arsi Divinubun, S.H.,M.H., dkk

paslon nomor urut 7, Philipus B. Wakerkwa – H. Basri (Philbas) dengan nomor perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukumnya, Ambrosius Lamera, S.H. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment