Tanpa Disertai Alasan, KPU Tak Hadiri Mediasi Sengketa Pendaftaran Parpol

Bagikan Bagikan
Mediasi sengketa pendaftaran pemilu 2019 oleh Bawaslu Mimika. (Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika menggelar mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mimika terkait sengketa pendaftaran partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2019. Mediasi yang digelar di Kantor Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Jalan Yos Sudarso, Senin (27/8), tidak dihadiri oleh pihak termohon, yakni KPU.

Sehingga, mediasi terpaksa di tunda atas ketidakhadiran KPU selaku termohon, bahkan tanpa menyampaikan sedikitpun alasan kepada Bawaslu.

Adapun mediasi yang digelar oleh Bawaslu dihadiri oleh Ketua Bawaslu Mimika, Yonas Yanampa yang didampingi empat komisioner Bawaslu Mimika, yakni Tony Lehander Agapa (Koordinator Divisi Hukum Informasi dan Data), Budiono Muche (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga), Blasius Narwadan (Koordinator Divisi Sengketa) dan Imanuel Waromi (Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran).

Sementara dari pihak pemohon dihadiri Ketua DPC PAN Mimika, Philipus Wakerwa yang didampingi kuasa hukumnya, Ambrosius Lamera.

“Mediasi yang dilakukan terkait penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif yang didaftarkan DPC PAN Mimika dengan nomor Registrasi 01/PS/PL/BWS MMK/33.10/VI/2018. Karena komisioner KPU Mimika selaku termohon tidak hadir, maka mediasi kami tunda. Dan ketidakhadiran KPU, mereka tidak memberi alasan. Padahal undangan sudah kami berikan sejak dua hari lalu, bahkan handphone semua komisioner tidak dapat dihubungi,” ujar Yonas Yanampa ketika dikonfirmasi awak media usai menunda pelaksanaan mediasi.

Lantaran hal tersebut, kata Yonas, selanjutnya KPU akan mendapat panggilan kedua untuk menghadiri mediasi. Apabila hal itu tidak dilakukan juga, maka, Bawaslu akan melakukan panggilan untuk ketiga kalinya hingga diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sabtu (25/8) lalu sudah kami berikan undangan ke KPU Mimika, saat itu tidak ada pemberitahuan dari komisioner untuk tidak dapat hadir. Dan hari ini, jadwal undangan pukul 10.00 WIT, tapi sampai sekarang pukul 13.00 WIT handphone komisioner tidak aktif, jadi kita tunda mediasinya. Berikutnya akan kami lakukan panggilan kedua pada tiga hari kedepan. Dan apabila dalam tiga kali tidak hadir, maka kita akan ajukan ke DKPP untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kalau sampai tiga kali kami undang KPU tidak hadir ya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PAN Mimika, Philipus Wakerkwa, mengatakan lantaran tidak diakomodir dalam pemilu 2019 mendatang, pihaknya mengikuti arahan dari KPU untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Mimika.

“Dalam pendaftaran bacaleg (Bakal calon legislatif) pemilu 2019 kemarin, kita sudah memasukkan nama-nama bacaleg ke dalam silon (Sistim informasi pencalonan), tepatnya pada 17 Juli 2018, sekitar pukul 21.00 WIB. Tapi karena jaringan internet, maka data masuk tersendat-sendat. Dan masuk sekitar pukul 24.00 WIB, tapi di Timika sudah pukul 02.00 WIT, sehingga dinyatakan terlambat dan kami tidak diakomodir,” tuturnya.

Selain itu, untuk dapat terakomodir dalam pemilu 2019, ia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan KPU RI.

“Dan disampaikan bahwa seluruh bacaleg dari Papua sudah masuk, sehingga diharapkan diselesaikan di daerah. Ya intinya, kami minta untuk diakomodir dalam pemilu 2019 nanti. Karena, kami sudah memasukkan nama-nama ke silon. Dan ada mis komunikasi antara operator KPU dengan komisioner KPU Mimika yang menangani pendaftaran,” ujar Philipus. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment