Walau Kasus Ditangani BPK Insentif Guru Harus Dibayar

Bagikan Bagikan
Kepala Inspektorat Pemkab Mimika,  Yulius Sasarari. 

SAPA (TIMIKA) -  Meski saat ini kasus insentif guru sedang diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua, insentif guru honor di Kabupaten Mimika  harus tetap dibayar melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), karena telah diperintahkan langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH, beberapa waktu lalu.

Kepala Inspektorat Pemkab Mimika,  Yulius Sasarari menjelaskan persoalan insentif yang akan dibayarkan melalui Bopda merupakan tindak lanjut dalam menyelesaukan masalah. Dengan demikian, kejelasan terkait tidak ada dan  adanya kerugian negara akan diketahui setelah BPK Provinsi Papua menyelesaikan pengauditanya.

“ Kalau tidak salah beberapa waktu lalu Bupati Mimika sudah perintahkan agar insentif para guru ini dibayarkan melalui Bopda. Berarti akan tetap dibayar, karena persoalan yang saat ini diaudit oleh BPK Provinsi Papua merupakan masalah yang lalu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah (Puspem), Rabu (1/8).

Ia menjelaskan, tugas selaku Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam  melihat apa yang menjadi masalah dalam mandeknya pencairan Insentif itu telah selesai. Selanjutnya, hasil uraian APIP telah disampaikan kepada Satreskrim Polres Mimika.

Ia juga mengatakan, pengumpulan data yang dilakukan APIP ialah dengan melihat penyebab masalah berdasarkan pengaduan, selanjutnya APIP menunggu pemaparan dari Unit Tipikor Polres Mimika. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan itu dilanjutkan dengan pemberian penilaian atau tanggapan oleh APIP.

Ia menuturkan, dengan telah diserahkan ke BPK Provinsi Papua, maka kasus tersebut menjadi kewenangan khusus hingga adanya temuan dalam hasil pengauditan.

“Tugas sebagai APIP dalam kasus insentif ini sudah kami lakukan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian. Uraian hasil pengamatan APIP juga telah diserahkan kepada pihak Kepolisian. Jadi kami persilahkan  Kepolisian untuk mentindaklanjuti. Saya sudah baca pemberitaan bahwa Kasatreskrim sudah serahkan kasus ini untuk diaudit oleh BPK Provinsi Papua. Berarti kita menunggu BPK Provinsi selesaikan audit baru bisa ketahui ada kerugian negara ataupun tidak,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment