17 September, MK Putuskan PHP Bupati dan Wabup Mimika Tahun 2018

Bagikan Bagikan

Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika di Mahkamah Konstitusi.
(Foto-Istimewa)
SAPA (TIMIKA) – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan wakil bupati (Wabup) Kabupaten Mimika , akan dilaksanakan pada 17 September mendatang dengan agenda pengucapan keputusan.

Hal ini berdasarkan lansiran laman MK di https://mkri.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&menu=4. Pada sidang perkara PHP Bupati dan Wabup Mimika itu diajukan oleh lima pasangan calon (Paslon) sebagai pemohon, sementara KPU Kabupaten Mimika sebagai termohon.

Kelima paslon itu, diantaranya, Paslon nomor urut 1, Petrus Yanwarin – Alpius Edoway (Petraled) dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H. dan Zainal Sukri, S.H.

Paslon nomor urut 2, Robertus Waraopea dan Albert Bolang (RnB) kuasa hukum Laode M. Rusliadi, S.H., dan Jimmy Buwana, S.H. dengan nomor perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018.

Paslon nomor urut 3, Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra (Musa) dengan nomor perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018, kuasa hukum Haris Azhar, S.H. M.A., dkk.

Paslon nomor urut 4, Hans Magal – Abdul Muis (Ham) dengna nomor perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Arsi Divinubun, S.H.,M.H., dkk. Paslon nomor urut 7, Philipus B. Wakerkwa – H. Basri (Philbas) dengan nomor perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukumnya, Ambrosius Lamera, S.H.

Kuasa Hukum KPU Mimika, Heru Widodo ketika dihubungi Salam Papua di Timika, Selasa (4/9) lalu, mengatakan, pada intinya pokok perkara yang diajukan lima paslon tersebut adalah sama, yakni keabsahan petugas KPPS yang dinilai tidak memiliki SK lantaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati, Ketua KPU Mimika, Yoe Luis Rumaikewi menyampaikan hal tersebut.

“Soal  pernyataan Ketua KPU Mimika sebelumnya yang menyatakan ketiadaan SK untuk 8 Distrik itu berbeda dengan keterangan saksi Irma pada saat persidangan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Faktanya memang saat itu sudah ada SK, hanya pengembalian ke KPU yang tidak serentak dilakukan oleh para PPS ini. Ada SK dari 10 PPS yang diterima sebelum pleno.  Selesai pleno 2 distrik dan 6 distrik lainnya menyusul setelah pleno,” ujarnya.

“Yang jelas pemahaman oleh Sekretariat KPU kepada Ketua KPU bahwa SK PPS tersebut belum diserahkan dari PPS ke PPD, tapi faktanya memang ada SK nya,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Heru mengatakan, pihaknya optimis pada keputusan MK mendatang. Dimana ia menilai, gugatan yang diajukan pemohon, dibantah dan diperkuat dari sidang sebelumnya.

“Semua dinilai cukup. Kami harap gugatan yang diajukan itu tidak diterima, dan KPU sudah membantah. Soal SK KPPS itu, MK ingin memastikan apakah bukti aslinya itu ada,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment