Kepatuhan LHKPN Pejabat Pemkab dan DPRD Mimika Masih Rendah

Bagikan Bagikan
Spesialis LHKPN KPK RI, Dian Widiarti.(Foto-Acik) 

SAPA (TIMIKA) - Direktorat  Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Deputi  Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI mengaku, kepatuhan seluruh pejabat tinggi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika  masih rendah dalam membuat LHKPN.

Hal ini dikarenakan semua pejabat belum memahami proses LHKPN menggunakan e-aplikasi on line atau sedang dalam tahapan transisi penggunaan e-aplikasi. Selain pejabat di Mimika, hal yang sama juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua, sehingga perlu ditingkatkan agar bisa melaporkan semua harta yang dimiliki kepada negara melalui KPK.

 “Sebenarnya bukan karena sengaja atau enggan untuk melaporkan harta mereka, tetapi karena memang masih belum memahami pengisian LHKPN menggunakan e- aplikasi.  Beliau-beliau ini masih merasa takut dan belum siap untuk menggunakan aplikasi yang baru.  Saat ini berbeda dengan tahun lalu yang menggunakan sisitim  mengcopy ke  flesh disk atau kaset, tapi sekarang jamannya serba elektronik atau aplikasi internet,” ungkap Spesialis LHKPN KPK RI, Dian Widiarti saat pelaksanaan sosialisasi peraturan KPK nomor  07 tahun 2016 di aula pertemuan Kantor DPRD Mimika, Rabu (5/9).

Kepada wartawan Dian mengatakan, karena seluruh pejabat legislatif dan eksekutif ini belum memahami pengisian LHKPN dengan e-aplikasi, maka perlu pendampingan dan koordinasi  dari deputi pencegahan KPK RI melalui workshop.

Ia menjelaskan, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE.MH. dan Wakil Bupati Yohanes Bassang telah melakukan LHKPN selama dua tahap. Karena itu, saat ini semua Pejabat eselon II, III dan IV diharapkan bisa memahami sosialisasi yang diberikan agar bisa mempertanggunjawabkan, karena tujuan dari LHKPN ini merupakan perpanjangan dari Undang-undang Nomor 28  dalam  hal menciptakan penyelenggaraan negara  yang bersih dan bebas dari KKN.

“Apalagi kalau yang tidak biasa mengakses internet atau gagap teknologi (Gaptek). Tapi kalau yang masih muda-muda itu pasti paham, karena sering main internetan. Intinya sekarang perlu pendampingan saja,” jelasnya.

Selain mensosialisasikan persoalan penggunaan e-aplikasi ini, juga akan ada pelatihan khusus bagi semua admin di suatu dinas termasuk DPRD untuk selanjutnya bisa membimbing seluruh pejabat agar mengetahui pengisian LHKPN secara elektornik.

“Kalau ada pejabat tidak buat LHKPN, maka akan dikenakan sanksi administratif seperti penundaan tambahan penghasilan, tidak bisa ikuti pelelangan jabatan dan kenaikan pangkat. Karena monitoring kepatuhan akan dilakukan KPK setiap tahun,” katanya. (Acik).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment