Komisioner KPU Mimika Tak Perlu Saling Menyalahkan

Bagikan Bagikan
Calon Bupati Mimika Nomor urut 2 Robert Waraopea. (Foto-Ant)

SAPA (TIMIKA) –  Calon Bupati Mimika Nomor urut 2 Robert Waraopea meminta komisioner KPU Mimika untuk tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain terkait ada tidaknya SK untuk delapan KPPS yang saat ini sedang menjadi salah satu topik sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut kami apa yang disampaikan Ketua KPUD Mimika bahwa tidak ada SK KPPS itu jujur dan benar, sesuai fakta dan kenyataan yang ada dan ini patut diangkat jempol. Karena hal itu disampaikan juga oleh beberapa saksi paslon, anggota PPD dan beberapa ketua KPPS yang membuat surat pernyataan dan vidio bahwa benar-benar mereka tidak dapat SK KPPS. Mereka siap bertanggung jawab di depan hukum,” kata Robert dalam WA yang dikirim ke Redaksi Salam Papua, Rabu (12/9) pagi.

Robert menegaskan, patut dipertanyakan kepada saudara Reynhard Gobay selaku anggota KPUD Mimika devisi logistik dan keuangan, karena pada saat pleno rekapitulasi suara berlangsung di gedung Eme Neme Yaware, Reynhard tidak di luar kota atau tidak hadir,  tapi hadir dan duduk disamping Ketua KPUD Mimika.

“Mengapa pada saat itu, saudara Reynard Gobay yang mengetahui bahwa SK KPPS disemua distrik, tidak membantah atau mengklarifikasi pernyataan Ketua KPUD Mimika, bahwa SK KPPS ada dan menunjukkan buktinya, dihadapan rapat pleno tersebut.  Hal ini pun juga sudah ditanyakan oleh Hakim MK pada persidangan ke 3 tanggal 3 September 2018, di Jakarta, tetapi saudarah tidak bisa menjawab. Bahkan mau kasih alasan lain, hakim MK bilang stop,” kata Robert.

“Itu artinya kalau mau bilang SK KPPS itu ada dan benar dan bisa di percaya, itu mesti disampaikan pada saat pleno rekapitulasi itu juga, bukan disampaikan satu dua minggu kemudian, setelah ada paslon yang mengugat ke MK. Kalau setelah ada yang mengugat baru saudara bilang ada, bisa jadi sudah ada upaya-upaya merekayasa, atau memanipulasi fakta yang ada,” tegas Robert.

Menurut Robert, terdapat beberapa keganjilan terkait kehadiran KPU Mimika dalam sidang di MK, antara lain,  (1). Sebenarnya devisi yang berbicara dan mengikuti sidang mengenai SK KPPS ini adalah Bagian Legal, bukan yang mengurusi logistik dan keuangan.  Hal ini tidak sesuai tupoksi.

(2). SK KPPS tanggalnya berbeda-beda antara anggota KPPS yang satu dengan yang lain. Sebenarnya SK KPPS secara administrasi formal di Indonesia adalah kolektif karena menjalankan tugas agenda nasional yang sama dan serentak.

(3). Panwaslu Mimika sudah dua kali memberitahukan KPUD Mimika untuk membuat SK KPPS tapi KPUD Mimika tidak pernah membuat SK KPPS tersebut, sesuai dengan pernyataan mereka pada sidang MK kedua dan ketiga di Jakarta. SK tersebut baru Panwaslu lihat saat dipanggil oleh hakim MK pada sidang kedua ke depan meja sidang.

“Berkaitan dengan SK KPPS sudah disidangkan dan kita semua menunggu keputusan Makamah Konstitusi, yang kami yakin pasti adil. Jangan kita membuat opini sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Atau lempar persoalan itu ke pihak lain, karena bisa memperkeruh situasi dan kondisi dinamika politik di Mimika.  Komisioner KPU sebagai penyelenggara pilkada, harus bisa menahan diri, tidak membuat pernyataan yang memanas-manasi keadaan,” kata Robert. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment