KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Di Papua

Bagikan Bagikan
Basaria Panjaitan.(Foto-Tbn)

SAPA (JAYAPURA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Papua sebagai forum komunikasi serta advokasi antara regulator dan pelaku usaha.

Komisioner KPK Basaria Panjaitan di Jayapura, Kamis (6/9), mengatakan pembentukan forum ini guna mengakselerasi pencegahan korupsi, khususnya di sektor bisnis.

"Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas," ucapnya.

Menurut Basaria, KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap empat permasalahan utama di Papua diperoleh dari hasil "focus group discussion" yang dilakukan bersama asosiasi naungan Kadin Papua, akademisi dan "non-government organization".

"Pertama, mengenai pengadaan barang dan jasa terkait dengan tidak dicantumkannya nilai keahlian dalam RAB proyek pengadaan konstruksi serta adanya indikasi negosiasi harga proyek Pengadaan Barang dan Jasa Papua yang dilakukan di luar mekanisme dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Dia menjelaskan kedua, terkait dengan lemahnya penerapan hukum untuk dugaan tipikor dilakukan oleh korporasi, lalu ketiga, adanya indikasi pendaftaran hak milik tanah yang tidak sesuai prosedur yang berlaku oleh oknum pelaku usaha dan BPN.

"Yang keempat ialah tidak adanya standar acuan biaya dalam proses pengadaan satu paket pekerjaan kegiatan usaha eksplorasi migas, di mana kami harap komite ini bisa jadi bentuk konkret aksi kolaborasi yang membuahkan solusi," tuturnya.

Dia menambahkan pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang digagas KPK ini tidak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga nasional. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment