KPK Lakukan Monev, Seluruh Pimpinan OPD Wajib Hadir

Bagikan Bagikan
Asisten Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop.(Foto-Dok)
SAPA (TIMIKA) -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pembangunan di Kabupaten Mimika. Badan Inspektorat Kabupaten Mimika meminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mimika agar wajib hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Jalan Cendrawasi, Rabu (5/9).

Dalam surat  imbauan yang dibacakan  oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop pada pelaksanaan apel siang di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Selasa (4/9), disebutkan, selain Pimpinan OPD, Monev sekaligus pertemuan ke dua bersama tim KPK ini juga harus dihadirkan oleh seluruh Sekretaris, Kepala Bagian (Kabag), Kabid, Kasie dan Admin  dengan membawa sertan foto copy masing-masing Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Semua wajib membawa lap top dan modem internet, foto copy KTP serta semua data terkait dengan pelaksanaan Monev itu. Ini surat dari Inspektorat yang harus saya sampaikan. Diharapkan ini bisa dipahami, “ kata Damianus.

Damianus ini juga mengingatkan, selain melaksanakan Monev, KPK juga akan melakukan pendataan harta kekayaan seluruh pejabat, maka semua pejabat harus mengisi list atau form daftar kekayaan tersebut agar bisa dilaporkan kepada KPK.

“Beberapa hari lalu Pak Wakil Bupati sudah sampaikan persoalan pemeriksaan harta kekayaan itu, sehingga diharapkan hal itu perlu kita persiapkan,” katanya.

Menanggapi kegiatan KPK di Timika ini, tokoh masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku mengatakan, seluruh pimpinan OPD dan pejabat di Mimika tidak perlu takut dan tidak menghadiri kegiatan yang dilaksanakan KPK.

“Kalau tidak bersalah kenapa harus takut, kenapa harus bersembunyi dari KPK? Termasuk dalam laporan harta kekayaan, kami dari masyarakat minta semua pimpinan OPD dan pejabat untuk mengisi formulir dan melaporkannya dengan jujur kepada KPK. Dari pada ada yang disembunyikan, tapi nanti ditemukan KPK akan menjadi masalah hukum,” kata Marianus kepada Salam Papua, Selasa (4/9).

Marianus juga meminta KPK agar bisa melihat hasil pembangunan di Kabupaten Mimika dalam beberapa tahun terakhir, dimana APBD mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun, tapi hasil pembangunan tidak dirasakan masyarakat.

“Mayoritas masyarakat Mimika bertanya APBD triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja, karena secara fisik tidak ada hasil pembangunan yang dilihat, apalagi dirasakan,” tegas Marianus.  (Acik/Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment