KPK Roadshow Pendampingan Implementasi E-LHKPN

Bagikan Bagikan
Dina Fitrianti spesiasli PP LHKPN KPK Divisi Pencegahan.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Deputi  Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, roadshow pendampingan implementasi e-LHKPN bagi wajib lapor di seluruh Penyelenggara Negara, salah satunya di Lingkup Kabupaten Mimika. Pendampingan Implemetasi e-LHKPN dilaksanakan di Aula DPRD Mimika, Rabu (5/9).

Salah satu spesialis Direktorat  Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  (PP LHKPN) KPK RI, Dina Fitrianti mengatakan, e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan Penyelenggara Negara kepada KPK, menggunakan e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.

“Kali ini kita roadshow di Papua. Untuk kepatuhannya masih nol persen, makanya kita kunjungi dan melakukan pendampingan. Hari ini di Kabupaten Mimika dan akan kembali ke Jakarta hari Jumat (7/9) nanti,” ujarnya ketika ditemui Salam Papua di sela-sela waktu istirahat pendampingan e-LHKPN kepada Pemkab Mimika dan DPRD Mimika.

Ia mengatakan, penyampaian LHKPN pada era digital saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kemudahan kepada wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN-nya melalui aplikasi e-LHKPN. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu penyampaian LHKPN dilakukan secara manual dengan mengisi form-form dengan jumlah puluhan halaman.

Pasca melakukan pendampingan e-LHKPN kepada Pemkab Mimika dan DPRD Mimika, pihaknya akan melakukan hal serupa pada Pengadilan Negeri (PN) Timika, Kamis (6/9) karenaselama ini PN Timika belum pernah melakukan pelaporan.

“Besok (Hari ini-red) kita akan ke PN Timika untuk melakukan pendampingan seperti ini. Full satu hari. Juga akan ada Coaching Clinic. PN selama sama sekali belum melapor. Sesuai jadwal yang diberikan, untuk Kejaksaan dan Kepolisian, itu belum ada. Jadi besok kita hanya ke PN,” ujarnya.

Ia mengatakan, roadshow kali ini dilakukan di seluruh daerah Papua. Sebelumnya, kata Dina, pihaknya melakukan pendampingan e-LHKPN di Jayapura, Wamena hingga kemudian Timika.

“Tidak hanya di Kabupaten Mimika. Contohnya Jayapura dan sekitarnya. Sebelum ke Timika, pendampingan juga kita lakukan di Kabupaten Wamena. Papua ini kan luas, kabupatennya banyak dan belum tersentuh pendampingan seperti daerah lainnya. Setelah ini, diharapkan kepatuhannya mencapai 100 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan dan manfaat LHKPN adalah mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih, sebagai instrumen transparansi dan manajemen SDM pada awal menjabat, sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan sebagai instrumen akuntabilitas saat akhir menjabat.

Sesuai dengan Pertauran KPK nomor  07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Harta kekayaan wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat public lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku.

 “Karena tujuan dari LHKPN ini merupakan perpenjangan dari Undang-undang nomor 28  dalam  hal menciptakan penyelenggaraan negara  yang bersih dan bebas dari KKN,” ujar Dina. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment