LKPJ 2017 Tidak Dibahas, Harga Diri Bupati Mimika Bisa Jatuh

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika Viktor Kabey.(Foto-Salma)
SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Viktor Kabey mengatakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang sudah tertunda pelaksanaannya sekitar dua pekan karena Bupati Mimika, Eltinus Omaleng tidak hadir dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Mimika.

Menurut Viktor, tidak ada sanksi apabila tidak dilakukan, tetapi harga diri Bupati Mimika bisa jatuh dihadapan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,

“LKPJ bisa dinyatakan diskualifikasi apabila sidang DPRD sudah diagendakan tapi belum dijalankan selama satu bulan. LKPJ sangat penting dilakukan oleh seorang bupati. Apalagi dalam masa jabatan bupati sekarang tidak pernah dilakukan pembahasan LKPJ. Bupati harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.  Karena itu Bupati harus luangkan waktu untuk pembahasan LKPJ. Atau bupati maunya LKPJ dibahas di mana, ya mari kita laksanakan baik di Jakarta atau di mana diseluruh indonesia boleh,” ujar Viktor ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (4/9).

Viktor menegaskan, apabila DPRD Mimika tidak membahas LKPJ itu, maka secara otomatis akan dianggap telah disetujui. Hal itu kemudian akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Jika belum dibuka sidang untuk pembahasan, itu tidak masalah, itu bisa dianggap DPRD sudah setuju dan bisa langsung diperdakan, Tapi ini  sidang paripurna sudah dibuka, jadi harus dilanjutkan, itu sudah aturan,” ujar Viktor.

Selain itu, Viktor juga menjelaskan, pembahasan LKPJ tahun anggaran 2017 harus dilakukan  karena akan berdampak pada Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2018 dan APBD Induk Tahun 2019 mendatang.

“Kementerian Keuangan akan mempelajari hal itu dengan melihat neraca Pemda Mimika baik defisit maupun surplusnya. Sehingga dia bisa tambahkan uang kalau misalnya neracanya tetap. Kalau neraca itu kacau ya tidak mungkin ditambahkan. Maka LKPJ itu berdampak juga terhadap penganggaran,” ujarnya

Karena itu, kata Viktor, sampai saat ini DPRD Mimika masih menunggu lanjutan sidang paripurna. Sidang paripurna tersebut sudah dibuka dan diskors hingga Senin (27/8) lalu, dan kembali ditunda karena Bupati perjalanan dinas di Jakarta. 

“Harus dibahas. Bupati harus meluangkan waktu untuk pembahasan LKPJ. Tetap kita tunggu sampai Bupati bisa. Pembahasan LKPJ itu tidak bisa dilimpahkan ke Sekda. Harus ada Bupati dan Wakil Bupati. Wakil Bupati juga tidak unjuk muka di sini, kita tidak tahu beliau ada di mana,” ungkapnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment