Masyarakat Mimika Diimbau Hormati Putusan MK dan Hindari Aksi Anarkis

Bagikan Bagikan
Kapolsek Mimika Baru, AKP Pilomina Ida Wayramra.(Foto-Dok)

SAPA (TIMIKA) – Pihak Kepolisian meminta kepada masyarakat di Kabupaten Mimika untuk menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, yang rencananya akan dibacakan Senin (17/9) ini.

Kapolsek Mimika Baru, AKP Pilomina Ida Wayramra, mengatakan agar seluruh masyarakat terutama pendukung dari masing-masing pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Mimika, memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban menghadapi putusan MK.

“Apapun putusan MK, harus dihormati oleh seluruh pendukung masing-masing kandidat, karena ini sudah melalui serangkaian proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata AKP Ida dalam keterangan persnya yang diterima Salam Papua, Minggu (16/9).

Ia mengimbau, seluruh massa pendukung masing-masing paslon yang terlibat dalam sengketa Pilkada Mimika, agar tetap menahan diri dan menghindari aksi-aksi anarkis yang dapat merugikan, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

“Keamanan dan ketertiban penting untuk dijaga, sehingga proses pembangunan kedepan dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang dilantik untuk menjadi bupati dan wakil bupati nanti, kita harus terima dengan lapang dada,” ujarnya.

Hingga Minggu malam, kata AKP Ida, pihak kepolisian belum menerima informasi adanya aksi unjuk rasa dari massa pendukung masing-masing paslon ketika pembacaan putusan MK. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan antisipasi dengan memonitor segala perkembangan situasi yang terjadi.

“Walaupun jika besok ada yang melakukan aksi silahkan saja, tetapi tidak boleh anarkis. Kalau memang hendak menyampaikan aspirasi, silahkan, sesuai jalur yang ada, sehingga aspirasi itu dapat tersalurkan tanpa ada aksi yang merugikan diri sendiri,” katanya.

Menurut dia, sebelumnya Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto pada saat memimpin apel pagi beberapa waktu lalu, telah memerintahkan jajaran untuk tetap waspada mengantisipasi segala kemungkinan pada saat pembacaan putusan MK di Jakarta.

“Negara sudah mengatur serangkaian proses yang dilalui, mulai dari pemilihan umum hingga proses di MK. Sehingga mau tidak mau, itu harus diterima,” katanya. (Sld)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment