Masyarakat Terus Melangggar Perda Sampah

Bagikan Bagikan
Tumpukan sampah diseputaran kota Timika. (Foto-Doc)

SAPA (TIMIKA) - Petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika diangap terus menjalankan tugasnya mengangkut sampah yang dibuang masyarakat Mimika. Namun sebaliknya, perilaku masyarakat seakan berperang dan gencar melanggar ketentuan waktu membuang sampah di setiap tempat pembuangan sementara (TPS) hingga berserakan ke pinggiran jalan.

Menurut Kepala DLH, Limi Mokodompit, perilaku masyarakat belum bisa ditekan. Karena instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah, belum terlihat memberikan tindakan tegas yang bisa memberi efek jera ke masyarakat.

“Kita sudah buatkan perda yang dilengkapi dengan peraturan waktu pembuangan sampah. Papan pengumuman juga sudah kita pasang di setiap TPS. Tapi karena instansi terkait tidak bertindak tegas untuk menangkap masyarakat yang melanggar, maka sampai saat ini masyarakat masih bebas melanggar perda itu,”  ungkap Limi saat ditemui  di salah satu hotel dibilangan Jalan Cenderawasih, Kamis (13/9).

Selain melalui papan pengumuman, penerapan perda sampah juga disosialisasikan berulang kali. Dalam sosialisasi masyarakat di ingatkan agar membuang sampah pada pukul 5 pagi, hal itu agar kota Timika kembali bersih setelah pukul 6 pagi, dimana semua petugas pengangkut sampah telah melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk malam hari, masyarakat hanya diperbolehkan membuang sampah pada pukul 18.00 (Petang/Maghrib-Red).

“Kalau memang terlambat membuang pada jam yang ditentukan, maka sampah itu ditahan saja di rumah masing-masing. Nanti jam 6 sore baru dibuang lagi,” katanya.

Selain itu, saat ini DLH membutuhkan armada baru untuk mengangkut sampah yang diproduksi di masyarakat. Sebab, armada yang selama ini ada sudah berusia tua dan banyak yang rusak, sehingga tidak mendukung kelancaran pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di wilayah Kali Iwaka.

 “Saya sudah minta kepada bupati. Saya bilang armada kita harus diganti dengan yang baru, karena biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki armada yang sudah rusak, itu sama dengan kita membeli yang baru. Kita tidak membutuhkan banyak, cukup kalau 6 armada dan 1 alat berat saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam perda tentang sampah, Pemkab Mimika menugaskan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) untuk menerapkannya. Petugas Pol PP diminta untuk menempatkan personilnya pada tiap TPS dalam wilayah kota Timika. Hal itu sehingga ketika ditemukan ada masyarakat yang melanggar, personil Pol PP bisa langsung menindak masyarakat sesuai sanksi yang tertuang didalam perda. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment