Mendagri Harap Gubernur Baru Konsolidasikan Program Pusat Dan Daerah

Bagikan Bagikan
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.(Foto-Atr)
SAPA (JAKARTA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi program pusat dan daerah.

"Pekerjaan pertama, segera melakukan konsolidasi, memastikan bahwa program strategis pusat yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi harus bisa terlaksana di daerah," kata Tjahjo di lingkungan istana kepresidenan di Jakarta, Rabu.

Selain itu kata Mendagri, pelaksanaan program juga tepat waktu dan seiring dengan program-program skala prioritas sebelum mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur 2018-2023 dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mendagri meminta kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik segera melakukan pertemuan dengan DPRD, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh-tokoh daerah, dalam rangka untuk menjaga stabilitas daerah.

Langkah ketiga kata Tjahjo adalah para gubernur dan wakil gubernur harus memahami area rawan korupsi khususnya menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial (bansos), mekanisme jual beli barang dan jasa dan retribusi serta pajak.
"Saya yakin mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman dan integritas, saya yakin sudah paham daerah-daerah rawan korupsi," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menilai para gubernur itu tidak akan memiliki hambatan untuk melakukan konsolidasi dengan cara memerintahkan sekretaris daerah dan jajarannya sesuai janji politik gubernur.

"Pak Jokowi hanya ingin membangun hubungan tata kelola pemerintahan daerah dan pusat yang semakin efektif, efisien dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah," katanya.

Menurut Mendagri, dua diantara gubernur tersebut adalah petahana yakni Papua dan Jateng, sehingga tidak ada masalah dalam melakukan konsolidasi.

Selain itu mereka juga sebagian pernah menjadi anggota DPR dan bupati/walikota.

"Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk konsolidasi," jelas Tjahjo.

Ia pun yakin para gubernur tersebut juga dapat mendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Mendukung capres bagi kepala daerah itu tidak berdasarkan partai lho! (Lukas) Enembe saja Partai Demokrat dukung Pak Jokowi karena kepala daerah itu membawa aspirasi masyarakat daerah yang dia pimpin," katanya.

"Kalau masyarakat maunya es teh terus dia minum air putih ya tak boleh, harus sesuai aspirasi masyarakat. Saya yakin gubernur yang beda koalisi pun punya sikap," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga tidak melarang para kepala daerah untuk berkampanye dalam pilpres namun harus mengajukan izin dan tidak menggunakan aset daerah.

Selain sembilan kepala daerah yang dilantik, masih ada pelantikan tahap dua yaitu untuk gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan NTB pada 17-27 September 2018.

"Karena mereka tanggal 17 habis masa jabatannya. Kemudian tahap ketiga, keempat dan kelima itu seperti Lampung itu baru Juni tahun depan setelah selesai pilpres," katanya.

Demikian halnya terhadap gubernur Jatim juga awal tahun depan.

Tidak serentaknya pelantikan itu menurut Tjahjo tidak bisa dihindari karena undang-undang mengatur bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment