MK Periksa Keaslian SK KPPS Pilkada Mimika

Bagikan Bagikan
Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika di Mahkamah Konstitusi.
(Foto-Istimewa)
SAPA (TIMIKA) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018. Dimana, keaslian Surat Keputusan (SK) petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) diperiksa melalui saksi-saksi dan alat bukti dari lima pasangan calon (Paslon) sebagai pemohon dan KPU Mimika sebagai termohon, Senin (3/8) lalu.

Kelima paslon itu, diantaranya, Paslon nomor urut 1, Petrus Yanwarin – Alpius Edoway (Petraled) dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Raimondus Ronald Welafubun, SH dan Zainal Sukri, SH. Paslon nomor urut 2, Robertus Waraopea dan Albert Bolang (RnB) kuasa hukum Laode M. Rusliadi, SH dan Jimmy Buwana, SH dengan nomor perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018. Paslon nomor urut 3, Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra (Musa) dengan nomor perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018, kuasa hukum Haris Azhar, SH, MA, dkk. Paslon nomor urut 4, Hans Magal – Abdul Muis (Ham) dengan nomor perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Arsi Divinubun, SH, MH dkk. Paslon nomor urut 7, Philipus B. Wakerkwa – H. Basri (Philbas) dengan nomor perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukumnya, Ambrosius Lamera, SH.

Kelima pemohon membawa masing-masing 5 orang saksi, pihak terkait juga menyiapkan 5 saksi, termasuk pihak Termohon.

Dari pantauan Salam Papua pada LIVE STREAMING DAN VIDEO CONFERENCE di laman https://mkri.id/ sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Aswanto dimulai dengan pemeriksaan saksi untuk perkara nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 yang dihadiri oleh calon Wakil Bupati, Albert Bolang, di susul perkara nomor 53, 52, 68 dan 67. Hakim Ketua  yang didampingi 6 (enam) Hakim Anggota meminta keterangan dari setiap saksi yang dihadirkan oleh Permohon.

Pada sidang pertama perkara nomor 51, hakim Ketua hanya mengizinkan 2 dari 5 orang saksi yang diajukan, lantaran 3 orang saksi lainnya diketahui adalah petugas KPPS.

Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum KPU Mimika, Heru Widodo mengatakan, Majelis Hakim telah mencocokan keaslian SK KPPS di 18 Distrik dengan alat bukti berupa SK KPPS di 18 Distrik dan melalui keterangan saksi dari Sekretariat KPU Mimika yang menyatakan adanya SK, dimana 2 SK sudah diterima dan 6 SK lainnya menyusul.

“Apabila saksi menerangkan berdiri sendiri maka itu tidak memiliki nilai pembuktian, tapi kalau keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka nilai pembuktiannya sempurna. Kemarin, Ibu Irma sudah menerangkan itu,” ujarnya ketika dihubungi Salam Papua melalui panggilan telepon WhatsApp, di Timika, Selasa (4/9).

Dalam hukum acara yang diserahkan ke MK, kata Heru, biasanya diberikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir. Kendati keaslian tersebut diperiksa, maka MK mengidentifikasi bukti asli untuk memastikan apakah aslinya itu ada atau tidak.

“Kemarin juga sudah uji petik untuk 3 PPS dan itu ternyata identik, dan Majelis juga meminta semuanya untuk di identifikasi bukti asli, dan KPU nyatakan KPU copy bukti itu dari bukti yang asli bukan dari yang lainnya,” kata Heru Widodo.

Heru melanjutkan, pada intinya keterangan yang disampaikan para saksi di setiap sidang pada prinsipnya sama lantaran permohonan dari Pemohon juga sama.

“Jadi pokok persoalan yang diuji MK saat ini, apakah legalitasnya itu betul ada, ketika legalitsas itu ada, maka MK akan mempertimbangkan apakah itu memenuhi pasal 158 atau tidak,” jelas Heru yang juga mengaku saat sidang Hakim terfokus pada konteks SK sebagaimana materi gugatan para pemohon. (Salma) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment