MUSA Awasi Pergerakan Hakim MK

Bagikan Bagikan
Calon bupati Mimika Nomor urut 3, Wilhelmus Pigai.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) –  Calon Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018, Nomor Urut 3, Wilhelmus Pigai mengatakan, saat ini semua paslon yang menggugat KPU Mimika terkait perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP) tahun 2018 tengah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai antisipasi.

"Hakim ini kita pantau, jangan sampai ada main mata, main suap baik dari termohon atau pihak terkait, kita akan kawal terus ini hingga tanggal 17 September nanti, jangan sampai ada yang bermain," kata pria yang akrab disapa Mus Pigai ini dalam rilis yang diterima Salam Papua , Jumat (7/9).

Mus Pigai menegaskan inti gugatan dari lima paslon adalah harus dilaksanaan PSU (Pemilihan Suara Ulang-red) untuk 8 distrik yang tidak mempunyai SK KPPS. Karean itu, ia meminta kepada hakim MK untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum serta bukti yang disampaikan saat pemeriksaan saksi-saksi di sidang kedua yang dilaksanakan Senin (3/9) lalu.

 “Kami harap hakim bisa adil dan melihat fakta hukum yang ada, keterangan para saksi fakta, keterangan saksi ahli yang disampaikan pada sidang 3 September lalu,” ujarnya.

Jelang sidang putusan MK tanggal 17 September mendatang, ia meminta agar hakim tidak bermain mata dengan pihak terkait maupun dengan pihak termohon yakni KPU Kabupaten Mimika.

“Hakim harus independet memutuskan sengketa pilkada dengan adil, agar semua pihak, baik pemohon ataupun masyarakat dapat menerima hasilnya juga dengan baik. Dan saya harap dengan keputusannya nanti akan memberikan pembelajaran politik dan proses yang lebih baik kepada rakyat Papua khususnya di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Menurut Wilhelmus, melihat dari perkembangan perkara gugatan sengketa pilkada Mimika, Hakim sudah mengesampingkan pasal 158 terkait dengan ambang batas suara. Hal itu lantaran semua bukti dan fakta hukum cukup membuktikan, sehingga hakim mendalami secara cermat, sehingga proses sidang berjalan hingga tahap pembuktian.

“Artinya gugatan kami ini memang didalami secara baik, dan yang sidang tanggal 3 itu adalah sidang pembuktian dimana semua saksi diperiksa atau memberikan kesaksiannya,” ujarnya.

Soal selisih suara, kata Wilhelmus memenuhi ambang batas atau melebihi 2 persen. Ia pun optimis dengan potensi kemenangan terhadap perkara tersebut, apabila dilakukan PSU di 8 Distrik yang memiliki jumlah DPT yang cukup singnifikan.

“Tentunya semua sudah disiapkan, makanya hakim harus cermat melihat semua bukti dan fakta hukum agar nanti jadi acuan dalam memberi putusan pada tanggal 17,” katanya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment