OPD Pembangun Gedung Mubazir Diminta Bertanggung Jawab

Bagikan Bagikan
 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membangun gedung diminta bertanggung jawab sehingga gedung yang dibangun tidak mubazir.  Merupakan sebuah kesalahan ketika sebuah gedung dibangun dengan biaya yang cukup besar, tapi tidak dimanfaatkan.

“Salah satunya gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) di Kelurahan Perintis itu. Saya tidak tahu pasti pejabat siapa yang membangun itu. Kita salah kalau sudah dibangun dan dibiarkan mubazir.  Gedung yang telah kita bangun dengan dana yang cukup besar, harus dimanfaatkan. Jangan kita biarkan diri kita menjadi bulan-bulanan,”  tegas Wabup saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Senin (3/9).

Selain gedung KPAD,  Wabup juga menyoroti gedung atau kantor Dinas Pendidikan yang hingga saat ini dibiarkan berantakan setelah diporakporandakan dalam aksi penuntutan insentif beberapa waktu lalu. Demikian juga dengan beberapa gedung lain yang telah dibangun bertahun-tahun lalu tapi tidak digunakan hingga saat ini.

Wabup mengharapkan semua pimpinan OPD pembangun gedung mubazir segera mencari cara agar bisa memanfaatkan gedung tersebut.

“Mending suruh tenaga honor saja yang tinggal untuk menjaga dari pada gedung-gedung itu merana, karena banyak tenaga honor kita yang masih mengontrak di kos-kosan. Dengan begitu tidak ada yang berani datang untuk bikin rusak,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marten Salossa. Saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware, tanggal 30 Agustus lalu, Marten mengatakan, pemanfaatan dan perawatan semua gedung yang telah dibangun dan tidak dipergunakan menjadi tanggung jawab masing-masig OPD pengguna.

Hal ini dikatakannya, karena dana pembangunan termasuk perawatan telah dianggarkan oleh OPD terkait selaku pengguna anggaran dan barang. Sehingga OPD terkait berhak atas semua barang atau aset di lingkupnya.

“Intinya OPD terkait yang harus bertanggung jawab, karena mereka yang telah membangun dan mereka juga yang akan menggunakannya,” kata Marten. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment